Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Badan Pemeriksa Keuangan

[POPULER NUSANTARA] Jawaban Kapolda Papua soal Tantangan Perang dari KKB | Larangan Penyelenggaraan Hajatan di Jateng
[POPULER NUSANTARA] Jawaban Kapolda Papua soal Tantangan Perang dari KKB | Larangan Penyelenggaraan Hajatan di Jateng
Berikut adalah berita-berita yang menjadi sorotan pembaca Kompas.com.
Regional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan
Pernyataan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang tak ingin pemerintahannya diganggu masih menjadi sorotan pembaca pada akhir pekan kemarin.
Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar
BPK buka suara usai auditornya yang bernama Victor disebut meminta uang Rp 12 Miliar ke Kementan. Klaim bakal menindak tegas.
Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol
Pengamat mengusulkan agar proses seleksi anggota BPK tak lagi dilakukan oleh DPR, melainkan panitia independen. Agar tak dimanfaatkan parpol.
Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan
Sidang eks Mentan SYL mengungkap ada jual beli status wajar tanpa pengecualian (WTP) di BPK. Akibat minimnya pengawasan.
Nasional

All News

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Heru Budi Apresiasi Peran BPK dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan, Keuangan, dan Aset

Heru Budi Apresiasi Peran BPK dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan, Keuangan, dan Aset

Megapolitan
02:00
Kejagung Tunggu Izin Jokowi Panggil Achsanul Qosasi

Kejagung Tunggu Izin Jokowi Panggil Achsanul Qosasi

video
[POPULER PROPERTI] Mulai 20 Agustus, Tarif Tol Sedyatmo dan Jagorawi Naik

[POPULER PROPERTI] Mulai 20 Agustus, Tarif Tol Sedyatmo dan Jagorawi Naik

Berita
Hasil Temuan BPK, Penyaluran Rumah Subsidi Tidak Tepat Sasaran

Hasil Temuan BPK, Penyaluran Rumah Subsidi Tidak Tepat Sasaran

Berita
BPK Sampaikan Peningkatan Kualitas Data Capai Target SDGs di Forum PBB

BPK Sampaikan Peningkatan Kualitas Data Capai Target SDGs di Forum PBB

Pemerintah
BPK Tekankan Kebijakan Transformatif Percepat Capaian Agenda 2030

BPK Tekankan Kebijakan Transformatif Percepat Capaian Agenda 2030

Pemerintah
02:49
BPK Ungkap Dana Tidak Hemat Rp 11,2 T di Pemeriksaan Keuangan Pemerintah 2022

BPK Ungkap Dana Tidak Hemat Rp 11,2 T di Pemeriksaan Keuangan Pemerintah 2022

video
02:20
Pemprov DKI Janji Segera Salurkan Dana KJP dan KJMU Senilai Rp 197 Miliar

Pemprov DKI Janji Segera Salurkan Dana KJP dan KJMU Senilai Rp 197 Miliar

video
02:05
BPK Temukan Rp 197 Miliar Anggaran DKI Tak Disalurkan ke Pemegang KJP Plus dan KJMU

BPK Temukan Rp 197 Miliar Anggaran DKI Tak Disalurkan ke Pemegang KJP Plus dan KJMU

video
Transaksi Keuangan BP Tapera Dinyatakan Bersih

Transaksi Keuangan BP Tapera Dinyatakan Bersih

Berita
Bidik 2.000 RDTR Terbit, BPN Latih Kepala Kantor Pertanahan

Bidik 2.000 RDTR Terbit, BPN Latih Kepala Kantor Pertanahan

Berita
Tugas dan Wewenang BPK

Tugas dan Wewenang BPK

Nasional
Pengamat Minta BPK-KPK Koordinasi soal Dugaan Penyimpangan Komcad

Pengamat Minta BPK-KPK Koordinasi soal Dugaan Penyimpangan Komcad

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads