Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Arief

Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Rendah, tetapi Pelanggaran Protokol Kesehatan Semakin Tinggi
Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Rendah, tetapi Pelanggaran Protokol Kesehatan Semakin Tinggi
Jika PSBB periode sebelumnya tercatat ada 12.339 pelanggar, periode 12-26 Juli tercatat ada 32.355 pelanggar PSBB di Kota Tangerang.
Megapolitan
RSUD dr R Soetijono Blora Luncurkan “Si Sedap”, Bupati Arief: Lakukan Terus Inovasi dan Terobosan Layanan kesehatan
RSUD dr R Soetijono Blora Luncurkan “Si Sedap”, Bupati Arief: Lakukan Terus Inovasi dan Terobosan Layanan kesehatan
Si Sedap merupakan salah satu inovasi yang memanfaatkan peran teknologi informasi guna mendukung upaya untuk mengurangi risiko kesalahan pembayaran.
Regional
Di Lokakarya 7 Panen Hasil Belajar PGP, Bupati Arief Minta Guru Jadi Agen Transformasi dalam Ekosistem Pendidikan 
Di Lokakarya 7 Panen Hasil Belajar PGP, Bupati Arief Minta Guru Jadi Agen Transformasi dalam Ekosistem Pendidikan 
Bupati Arief meminta guru semakin kreatif dan inovatif, terlebih dengan adanya program Pendidikan Guru Penggerak yang sudah ada saat ini.
Regional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan
Arief menyoroti pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024.
Nasional
"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden
Menurut Arief, keberadaan lembaga ini penting untuk menangani dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Presiden dalam masa pemilu.
Nasional

All News

Soal “Dissenting Opinion” Putusan Sengketa Pilpres, Pakar Singgung Politik 2 Kaki

Soal “Dissenting Opinion” Putusan Sengketa Pilpres, Pakar Singgung Politik 2 Kaki

Nasional
02:41

"Dissenting Opinion" Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Memihak Paslon Tertentu

video
00:55
Hakim Arief Hidayat: Presiden Seolah Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

Hakim Arief Hidayat: Presiden Seolah Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

video
Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Nasional
03:03
Hakim Arief Hidayat Sebut Anggapan Presiden Boleh Berkampanye Tak Bisa Diterima Nalar

Hakim Arief Hidayat Sebut Anggapan Presiden Boleh Berkampanye Tak Bisa Diterima Nalar

video
Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Nasional
Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Nasional
Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Nasional
Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Nasional

"Dissenting Opinion" Hakim Arief Hidayat, Presiden Disebut Menyuburkan Politik Dinasti

Tren

"Dissenting Opinion", Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

Nasional
Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun

Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun "Cawe-cawe" dan Memihak di Pemilu

Nasional

"Dissenting Opinion", Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

Nasional
Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Nasional
02:10
Arief Poyuono Kirim Amicus Curiae ke MK, Sebut Kemenangan Prabowo-Gibran Sah

Arief Poyuono Kirim Amicus Curiae ke MK, Sebut Kemenangan Prabowo-Gibran Sah

video
Ajukan

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads