Bakal calon presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo atau Jokowi, dinilai lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan buruh karena keengganannya menghapus sistem outsourcing (alih daya).
Presiden terpilih mendatang harus memiliki integritas dan keberanian untuk mengoreksi beberapa kontrak kerja yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai asing dan merugikan rakyat.