Ketua Fraksi PPP di DPR Hasrul Azwar menyatakan, pihaknya akan menolak perppu terkait pemilihan kepala daerah yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Saan Mustopa membantah jika dikeluarkannya perppu terkait pilkada merupakan upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk "cuci tangan" dari polemik pilkada langsung.
Ketua DPD Irman Gusman menilai, langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait pilkada sudah terlambat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi telah menandatangani Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada), Kamis (2/10/2014). Apa isinya?