"Kalau sesungguhnya DPR juga mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat mestinya sistem pilkada langsung dengan perbaikan inilah yang kita anut lima tahun mendatang," kata SBY di Hotel The Sultan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Presiden SBY akan mengeluarkan perppu terkait UU Pilkada dan akan mengajukannya ke DPR. Tujuannya agar pilkada tetap langsung dengan sejumlah perbaikan.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat belum berencana mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Undang-undang pemilihan kepa

Dia menuturkan, keputusan rapat paripurna DPR yang menetapkan pilkada harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga sama demokratisnya. Usulan itu pun didukung sejumlah organisasi masyarakat.

Langkah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan dinilai tidak tepat.