Atletik Indonesia Tanpa Ketua Umum hingga 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelolaan olahraga ateltik melalui Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) hingga 2024 akan berjalan tanpa ketua umum.

PASI beberapa waktu lalu ditinggal Ketua Umum Bob Hasan yang meninggal dunia lantaran sakit.

Baca juga: Bob Hasan Dimakamkan dengan Upacara Militer

PASI juga akan berjalan tanpa pelaksana tugas (plt) ketua umum.

Kompas.com/Josephus Primus Sekretaris Jenderal Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Tigor Tanjung (kiri) dan Direktur Keuangan Maybank Indonesia Thila Nadason (kanan) pada konferensi pers Maybank Marathon 2020 di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

"Tidak ada plt. Kepengurusan baru periode 2020-2024 akan dilakukan di kongres akhir tahun," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB PASI Tigor Tanjung.

ANTARA FOTO/NYOMAN BUDHIANA Kontingen Indonesia berparade bersama kontingen 10 negara lainnya dalam upacara penutupan SEA Games ke-30 di Stadion Atletik New Clark, Filipina, Rabu (11/12/2019). SEA Games ke-30 di Filipina resmi ditutup dan akan digelar kembali di Vietnam pada 2021.

Sementara itu, sejak wafatnya Bob Hasan, PASI belum mendapat persetujuan Kemenpora untuk melakukan nota kesepahaman (MoU) bantuan dana fasilitas pelatnas.

Salah satu syarat penandatanganan MoU itu adalah dilakukan ketua umum induk organisasi cabang olahraga.

AFP/FRANCOIS XAVIER MARIT Suryo Agung Wibowo dari Indonesia berkompetisi di 100m putaran 1 putra 2 putra di kompetisi atletik di Asian Games ke-16 di Guangzhou pada 21 November 2010.

Penandatanganan ini tidak bisa diwakilkan.

Tigor berharap ada kelonggaran Kemenpora agar penandatanganan MoU bisa diwakilkan oleh dirinya.

Menurut Tigor, bila cair, dana bantuan tidak bisa terserap seluruhnya.

DOK. PASI Maria Londa mempersembahkan medali emas ke-66 untuk Indonesia dari nomor lompat jauh

"Banyak tryout, training camp, dan kejuaraan yang dibatalkan maupun ditunda," kata Tigor.

Kemenpora sudah menggelontorkan total dana fasilitas pelatnas sebesar Rp 161,5 miliar.

Fasilitas dana itu kini hanya diberikan sebesar 70 persen.

Alasannya, ada realokasi dan peninjauan kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lantaran pandemi corona.