Ukraina Minta Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020 Koreksi Peta

KYIV, KOMPAS.com - Pemerintah Ukraina menyampaikan protes kepada penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020 berkenaan dengan peta negara itu.

Awalnya, pada peta itu tergambar daerah perbatasan Ukraina dengan Semenanjung Krimea di Laut Hitam yang menjadi milik Rusia.

Padahal, tatkala Rusia menganeksasi Krimea pada 2014, tak ada dukungan internasional bagi kebijakan itu.

Aneksasi Krimea memicu sanksi negara-negara Barat.

Rusia pun mendapatkan kecaman dunia internasional gara-gara kebijakn tersebut.

Hingga kini, kawsan Semenanjung Krimea masih dianggap sah sebagai milik Ukraina.

"Kami minta penyelenggaara mengoreksi peta tersebut," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada Jumat (23/7/2021).

Darurat

Sementara itu, Kota Tokyo memasuki keempat kalinya berstatus darurat Covid-19 mulai Senin (12/7/2021).

"Penetapan ini merupakan upaya mencegah meluasnya pandemi Covid-19," kata Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga mengingatkan warga Jepang dalam pernyataan resminya.

Status keempat itu mempunyai masa berlaku hingga Minggu (22/8/2021).

Status ini merupakan perpanjangan dari status ketiga yang habis masa berlakunya pada Minggu (11/7/2021).

Sama seperti pada status darurat Covid-19 sebelumnya, kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat juga berlangsung.

Selain perpanjangan status kondisi darurat Covid-19 untuk Tokyo dan Okinawa, empat prefektur yakni Chiba, Saitama, Kanagawa, dan Osaka, juga terkena kebijakan ini.

"Kebijakan pada keempat prefektur tersebut diperpanjang hingga Minggu (22/8/2021)," kata Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga.

Kebijakan ini sudah barang tentu membuat perhelatan Olimpiade Tokyo terkena dampaknya.

Pekan lalu, kebijakan bahwa Olimpiade Tokyo 2020 berlangsung tanpa kehadiran penonton sudah diputuskan oleh para pemangku kepentingan antara lain pemerintah Jepang, Tokyo 2020, Komite Olimpiade Jepang (JOC), dan Komite Olimpiade Internasional (IOC).

"Olimpiade Tokyo 2020 digelar tanpa penonton," kata CEO penyelenggara, Tokyo 2020, Seiko Hashimoto.

Sementara itu, status kondisi darurat Covid-19 yang habis masa berlakunya pada Minggu (11/7/2021) malam adalah Hokkaido, Aichi, Kyoto, Hyogo, dan Fukuoka.

Pada seluruh prefektur berstatus darurat Covid-19, pembatasan dilakukan pada, antara lain, tempat makan umum.

"Harus tutup pada pukul 08.00 malam," kata Yoshihide Suga.

Di Tokyo, lokasi komersial pun mesti tutup pukul 08.00 malam.

Secara prinsip, sementara itu, pada kondisi darurat Covid-19, pemerintah melarang pelayanan penjualan minuman beralkohol.

Namun demikian, aturan ini mendapat keringanan.

"Penjualan minuman beralkohol diperkenankan hingga pukul 07.00 malam," kata pernyataan pemerintah-pemerintah prefektur.

Menurut catatan, PM Yoshihide Suga menerapkan status darurat Covid-19 kali pertama untuk Tokyo pada April 2020.

Lantas, kebijakan itu berulang lagi pada Januari 2021.

Untuk kali ketiga, status sama berlaku pada Juni 2021.

Kini, untuk kali keempat, status itu mengalami perpanjangan hingga Agustus 2021.

Catatan terkini menunjukkan bahwa di Tokyo, jumlah kasus baru Covid-19 akan mengalami kenaikan hingga 1.000 kasus sampai dengan akhir Juli 2021.

Menurut prediksi Profesor Yuki Furuse, besar kemungkinan, kasus baru juga akan melonjak jumlahnya hingga 2.000 pada Agustus akhir.

Yuki Furuse adalah profesor dari Universitas Kyoto yang menjadi ahli bagi pemerintah Jepang dalam penanggulangan pandemi Covid-19.