Kemenpora Raih Catatan "Wajar Tanpa Pengecualian" dari BPK RI

Untuk mendapatkan opini tersebut, Kemenpora harus menanti selama 10 tahun.

Pada Rabu (22/7/2020) pagi, Menpora Zainudin Amali menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenpora RI Tahun 2019, di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan atau pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Untuk Kemenpora sendiri, WTP kali terakhir diraih pada tahun 2009, selanjutnya berturut-turut Kemenpora hanya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bahkan, pada 2015 dan 2016, Kemenpora mengalami keterpurukan dengan menyandang opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer.

Menurut Menpora Zainudin Amali, hasil memuaskan yang diraih Kemenpora RI atas predikat WTP menjadi hal yang harus dipertahankan dan menjadi tanggung jawab.

"Hasil ini menggembirakan sekaligus menjadi tantangan kami untuk mempertahankan. Untuk meraih WTP adalah suatu usaha yang besar. Menurut saya, mempertahanakan jauh lebih berat dan lebih besar terhadap image yang kurang baik di masyarakat tentang Kemenpora," ujar Zainudin.

Zainudin percaya dengan menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik dari tingkat pimpinan atas sampai staf paling bawah, publik akan menilai bahwa ternyata terjadi perubahan yang baik di Kemenpora.

Menpora bersama jajarannya pun bertekad menggerakkan Kemenpora hingga lima tahun kedepan dengan lima (5) program prioritas.

Konsen pertama yakni perbaikan tata kelola yang selama ini menjadi kelemahan Kemenpora RI.

Program prioritas kedua, ketiga dan keempat adalah tentang kepemudan dan keolahragaan.

"Saya yakin jika tata kelolanya baik, maka yang lain akan menjadi baik. Akan tetapi, jika tata kelolanya buruk, pasti kegiatan dan program apapun tidak akan menghasilkan hasil yang baik," tutur Zainudin.

Menpora RI juga melakukan tinjauan semua regulasi yang ada di kementerian yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan untuk mempercepat pelayanan publik.

Dulu, kata Zainudin, Kemenpora memiliki pelayanan publik yang bertele-tele dan berbelit belit. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan.

"Semua tidak akan berhasil hanya dengan perintah dan arahan tanpa dukungan para pejabat. Saya berterima kasih kepada para pejabat mulai Pak Sesmenpora, semua deputi hingga ke bawahnya karena mendukung ini dan ini adalah hasil kami bersama-sama," ujar Zainudin.

Catatan Opini BPK RI untuk Kemenpora RI pada 10 tahun terakhir (2009-2019) :

Tahun 2009 (Wajar Tanpa Pengecualian)
Tahun 2010 (Wajar Dengan Pengecualian)
Tahun 2011 (Wajar Dengan Pengecualian)
Tahun 2012 (Wajar Dengan Pengecualian)
Tahun 2013 (Wajar Dengan Pengecualian)
Tahun 2014 (Wajar Dengan Pengecualian)
Tahun 2015 (Tidak Menyatakan Pendapat)
Tahun 2016 (Tidak Menyatakan Pendapat)
Tahun 2017 (Wajar Dengan Pengecualian)
Tahun 2018 (Wajar Dengan Pengecualian)
Tahun 2019 (Wajar Tanpa Pengecualian)