PSSI Dianggap Semena-mena soal Keputusan Gaji 25 Persen

KOMPAS.com - Persatuan Seluruh Sepak Bola Indonesia (PSSI) telah memutuskan gelaran Shopee Liga 1 2020 dan Liga 2 berhenti hingga 29 Mei.

Bersamaan dengan hal tersebut, PSSI juga menyatakan beberapa poin terkait pembayaran klub kepada pemainnya selama kompetisi dihentikan.

PSSI memberikan enam poin terkait penghentian tersebut, di antaranya adalah menetapkan besaran gaji untuk pemain selama libur.

Tujuannya, agar klub tetap membayarkan hak pemain, di sisi lain mereka tidak keberatan karena kondisi saat ini ditetapkan sebagai force majuere dari bulan Maret hingga Juni.

Di salah satu ketetapan disebutkan bahwa pihak klub hanya berkewajiban membayar gaji pemain sebesar 25 persen selama dalam keadaan force majuere.

Putusan yang disampaikan PSSI itu setelah mendengar saran 10 klub Shopee Liga 1 2020 yang melakukan virtual meeting belum lama ini.

Ke-10 klub tersebut itu adalah PSIS Semarang, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Arema FC, Persib Bandung, Persita Tangerang, Persiraja Banda Aceh, Barito Putera, Madura United, dan PSM Makassar.

Mereka beramai-ramai mengeluarkan poin salah satunya pembayaran gaji maksimal 25 persen ke pemain selama jeda kompetisi.

Namun keputusan masalah gaji itu langsung mendapatkan tentangan dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI).

Melalui kuasa hukumnya, Riza Hufaida, APPI berharap PSSI meninjau kembali Surat Keputusan (SK) yang telah dikeluarkan.

"PSSI mau meninjau kembali SK tersebut dan kami para pihak duduk bareng untuk membicarakan win-win solution terhadap masalah ini," kata Riza saat dihubungi BolaSport, Sabtu (28/3/2020).

Menurut Riza, dengan hanya dibayarkan 25 persen dari gaji yang seharusnya, para pemain akan menjadi pihak yang paling dirugikan.

Lebih lanjut lagi ia berharap pemain dibayar penuh karena pada awal bulan Maret sendiri seluruh pemain masih menjalankan tugasnya dengan bermain.

Tak cuma bermain, para pemain juga telah memenuhi kewajibannya dengan mengikuti agenda latihan yang di jadwalkan klub sebelum diliburkan.

"Kalau lebih adilnya berapa persenannya itu tergantung dengan negosiasi atau pembicaraan dengan para pihak," ujar Riza.

"Kalau ditanya yang adil berapa kami maunya 100%, kalau mau ngomong situasi ini force majeure liga mau berhenti sementara dan kemudian ini akan merevisi kontrak namanya kan dan harus ada tanda tangan para pihak, klub tanda tangan, kami APPI tanda tangan kami bikin amandemen," ucap Riza.

Tak berhenti di situ, Riza juga mengatakan bahwa keputusan yang diambil PSSI telah melampaui kewenangannya.

"Kan kalau gini PSSI menjadi sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya. Apa hak PSSI terhadap kontrak pemain ini dan menentukan batas klub boleh membayar maksimal 25% sangat merugikan pemain," tegas Riza. (Arif Setiawan)