17 Tahun, 396 Tower Rusun Dibangun di Pulau Sumatera

Dari 396 tower tersebut, 222 tower telah dilakukan serah terima aset dan 174 tower masih dalam proses.

Sehubungan dengan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, perlu keterlibatan proaktif dari penerima bantuan dan seluruh stakeholder terkait khususnya instansi Pemerintah Daerah (Pemda).

Peran Pemda disini untuk mendorong percepatan proses serah terima aset dan membantu melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

"Semakin banyaknya jumlah penduduk dan padatnya lahan dan sebagai upaya mempertahankan lahan sawah yang dilindungi, maka pembangunan perumahan ke depan di dorong bersifat vertikal," terang Iwan dilansir dari rilisnya, Kamis (6/10/2022).

Sejauh ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan juga memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) di 19 Provinsi yang siap untuk melaksanakan pembangunan, pengawasan, serta berkoordinasi dengan mitra kerja.

Sebagaimana menjadi amanah Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau, pemerintah bertanggung jawab terhadap pembangunan rusun umum, rusun khusus, dan rusun negara.

Dirjen Perumahan, kata Iwan, melalui Direktorat Rumah Susun juga siap melakukan pendampingan terkait bagaimana tanggung jawab dan kewenangan Pemda dalam proses pengelolaan rusun, mekanisme, dan prosedur dalam kegiatan pengelolaan dan serah terima aset.

Selanjutnya, hal penting lainnya adalah pengawasan keuangan daerah dalam pelaksanaan, serta pedomaan perhitungan pemeliharaan dan perawatan dalam pengelolaan rusun.

Pendampingan tersebut nantinya dilengkapi dengan adanya contoh pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah susun yaitu pada Rusun Kota Padang.

Selain itu, juga ada sesi yang merupakan pengumpulan data berupa dokumen serah terima aset rusun, proses penghunian, dan pengelolaan rusun, serta surat pernyataan kesiapan pemenuhan dokumen serah terima aset.