Indonesia-Jerman Mulai Studi Kelayakan 15 Proyek Green Infrastructure Initiative

Peresmian tersebut dilaksanakan melalui 2nd Steering Committee Session GII pada hari Kamis (10/2/2022) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Svenja Schulze.

GII adalah inisiatif bilateral strategis yang mutakhir antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman.

Inisiatif ini disepakati pada tahun 2019 di Berlin yang mencakup fasilitas kerja sama keuangan (FC) selama 5 tahun senilai Rp 40,7 triliun.

Adapun kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung proyek infrastruktur yang memperhatikan lingkungan pada tiga sektor utama atau fokus GII, yaitu pengelolaan limbah padat, pengelolaan air dan air limbah dan angkutan umum perkotaan.

Salah satu proyek yang sedang diajukan adalah Integrated Citarum Wastewater Management. Proyek ini merupakan bagian dari program Citarum Harum dari salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain Citarum Harum, terdapat beberapa proyek ajuan lainnya, meliputi Low Carbon Tourism Destination Development: Nusa Penida Island, Surabaya Regional Railway Line-2nd Phase Jawa Timur dan TPA Regional (Northern Central Java) and TPST Regional Magelang and Borobudur Jawa Tengah.

Tidak hanya itu, Regional Sanitary Landfill (TPA) Sarbagita yang betugas untuk menangani sampah di kawasan Sarbagita, Bali, turut menjadi salah satu proyek ajuan.

Saat ini, GII baru dioperasikan di empat provinsi, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

Menyusul keempat provinsi tersebut, Nusa Tenggara Timur dan DI Yogyakarta turut menjadi wilayah yang akan mengimplementasikan GII melalui penerapan infrastruktur berkelanjutan.

Menko Luhut menyampaikan, GII adalah cara inovatif dalam mempercepat proyek infrastruktur yang berkaitan dengan lingkungan dan iklim.

“Indonesia terbuka untuk investasi dan transfer teknologi, terlebih terkait dengan green investment,” ujar Luhut, dilansir siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/2/2021).

Menteri Svenja menambahkan, masa depan yang ramah iklim dan layak huni hanya dapat dicapai jika masyarakat memiliki sirkulasi ekonomi dan pengelolaan limbah berkelanjutan, transportasi ramah ilim dan pengelolaan air yang baik.

“Respons yang baik ini menunjukkan bahwa inisiatif ini merupakan pendekatan yang tepat untuk mengimplementasikan prioritas nasional dan lokal Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim dan degedrasi lingkungan,” tambah Svenja.