Lutfi Agizal Bantah Pansos Usai Laporkan Pemilik Akun Konten Nenek Mandi Lumpur

Kuasa hukum yang mendampingi Lutfi Agizal, Sukardin, membantah kliennya panjat sosial (pansos) dan mencari keuntungan dengan ramainya perbincangan tentang konten nenek mandi lumpur tersebut.

“Kalau pansos saya rasa enggak mungkin seserius itu ya (sampai membuat laporan ke Polda Metro Jaya),” ujar Sukardin saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/1/2023).

Sukardin mengatakan, kliennya mengaku mengalami kerugian dengan viralnya konten nenek mandi lumpur tersebut.

Pasalnya, ada salah satu produk yang memintanya untuk membuat konten mengikuti aksi mandi lumpur tersebut.

“Memang ada kerugian yg secara langsung dialami sama dia gara-gara viralnya konten itu. Dia itu di-endorse sama produk. Produknya meminta dia kayak gitu,” kata Sukardin.

“Karena lagi viral yang mandi-mandi kayak gitu jadi dia diminta untuk mandi-mandi kayak gitu sambil megang produk (yang mau di-endorse). Entah mandi lumpur atau mandi air tapi dalam konten itu harus ada mandi mandi itu karena yang mandi itu lagi viral,” lanjut Sukardin.

Karena tak mau mengikuti aksi mandi lumpur tersebut, Lutfi akhirnya menolak bekerja sama dengan produk tersebut. Alhasil, kontrak Rp 60 jutanya dengan produk itu melayang.

Hal itulah yang akhirnya mendorong Lutfi untuk melaporkan pemilik konten aksi mandi lumpur tersebut.

“Pihak endorse-nya minta kayak gitu tapi dia menolak. (Lutfi bilang) ‘saya enggak mau dong kayak gitu.’ Jadi pada akhirnya kontraknya diputus Rp 60 juta. Kontraknya 60 juta diputus gara-gara dia enggak mau melakukan hal yang sama dilakukan oleh dugaan pengemis online itu. Itulah kerugian yang dialaminya,” ucap Sukardin.

Sukardin lagi-lagi memastikan bahwa Lutfi tak ada niat untuk panjat sosial. Selain karena kerugian yang dialaminya, Lutfi ingin mendorong pemerintah untuk membuat regulasi tentang tidak memperbolehkan adanya aksi dugaan mengemis online lewat konten nenek mandi lumpur tersebut.

Pasalnya, kata Sukardin, pembuat konten nenek mandi lumpur itu tidak bisa dihukum pidana karena tak ada yang mengatur tidak diperbolehkan mengemis online.

Sukardin mengatakan, pembuat konten nenek mandi lumpur itu hanya bisa dikenakan pasal 504 KUHP tentang mengemis online dengan masa kurungan paling lama enam minggu.

“Itu (kerugian) yang mendorong (Lutfi buat laporan) di samping itu sekalian menyelamatkan perubahan regulasi ke depannya. Karena polisi enggak bisa menjangkau UU ITE (konten-konten aksi nenek mandi lumpur),” tutur Sukardin.