Pemerintah Korea Tanggapi Petisi, Drama Snowdrop Bakal Tetap Tayang

Snowdrop mendapat banyak tudingan negatif karena dugaan kemiripan plot dengan sejarah Korea berkaitan demonstrasi mahasiswa selama Gerakan Demokrasi Gwangju.

Drama itu juga dituduh meromantisasi mata-mata Korea Utara.

Pada 14 Mei lalu, Blue House menyatakan Snowdrop bukanlah drama yang memperolok gerakan demokrasi atau meromantisasi mata-mata. Drama ini juga sedang dalam produksi.

Pemerintah belum bisa bertindak karena menghormati hak tertulis perihal kebebasan dan mengekspresikan kreativitas warga.

“Pada klausul keempat dalam UU Penyiaran, kemerdekaan dan kebebasan dijamin, dan karena undang-undang, regulasi atau campur tangan non-hukum tidak diperbolehkan," jelas pihak Blue House, dikutip dari Allkpop.

"Secara khusus, karena karya kreatif bebas untuk mewujudkan ekspresi individual masing-masing, itu adalah sesuatu yang perlu didekati dengan hati-hati," imbuh Blue House.

Dengan begitu, Snowdrop bakal tetap tayang dahulu.

Namun, Blue House menyatakan bahwa Snowdrop akan ditindak jika plotnya sangat mendistorsi sejarah setelah ditayangkan. Produser akan bertanggung jawab penuh.

Kekhawatiran tentang Snowdrop muncul seiring pembatalan drama dari SBS, Joseon Exorcist, yang mendapat kecaman karena diduga memutarbalikkan sejarah Korea.

Petisi yang dibuat oleh seseorang di situs Blue House tersebut mendapat lebih dari 200.000 tanda tangan daring selama satu bulan, sehingga sesuai ketentuan, pemerintah harus turun tangan.

JTBC mengklaim kontroversi Snowdrop ini muncul karena sinopsis dan pengenalan karakter yang belum lengkap lalu tersebar di dunia maya dan menghasilkan kesalahpahaman.

Sebelumnya JTBC telah angkat bicara dan membuat klarifikasi, tetapi isinya dianggap tidak bermakna dan masih menggantung.

Hingga akhirnya JTBC mengumumkan lebih detail mengenai isi Snowdrop, bahkan mengganti nama karakter Jisoo yang semula Eun Young Cho.