AS-RI Teken Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Rp 10,2 Triliun, Ini 3 Proyeknya

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai Rp 10,2 triliun atau 698 juta dollar AS pada Kamis (13/4/2023).

Ini merupakan hibah lima tahun antara Millennium Challenge Corporation (MCC) Pemerintah AS dan Pemerintah Indonesia, dengan kontribusi Rp 9,5 triliun (649 juta dollar AS) dari Amerika Serikat dan Rp 718 miliar (49 juta dollar AS) dari Pemerintah Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) MCC Alice Albright turut serta hadir dalam prosesi penandatanganan kesepakatan yang diadakan di kantor Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC, AS, tersebut. 

“Kemitraan ini merepresentasikan keyakinan bersama AS dan Indonesia akan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi,” ujar Menteri Keuangan AS Yellen, yang juga menjadi Wakil Ketua Dewan Direksi MCC.

Dia menuturkan, kesepakatan ini akan menudukung Kemitraan Transisi Energi yang Adil dengan Indonesia, serta pengembangan infrastruktur tahan iklim yang memenuhi standar di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII).

Kemitraan tersebut telah diumumkan bersama oleh Presiden AS Joe Biden dan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi di KTT G20 lalu.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia menyumbang hampir 97 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 57 persen dari total PDB.

Sementara Indonesia terus berinvestasi di sektor manufaktur dan di bidang ekspor berbasis komoditas, infrastruktur berkualitas tinggi dianggap diperlukan untuk mengangkut pekerja dan barang.

“MCC bangga akan hubungan kami yang sudah terjalin selama hampir 20 tahun dengan pemerintah Indonesia,” ujar CEO Albright, sebagaimana tertuang dalam rilis yang dikirim Kedubes AS di Jakarta kepada Kompas.com pada Jumat (14/4/2023).

Dia menuturkan, dengan investasi ini, kerja sama AS-Indonesia dalam berbagai proyek akan bernilai total lebih dari 1 miliar dollar AS.

"Kesepakatan yang ditandatangani hari ini akan difokuskan pada keberlanjutan dan skalabilitas, meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim dan guncangan eksternal lainnya sambil menciptakan peluang yang lebih besar bagi pemilik bisnis untuk mengakses modal pasar,” jelasnya.

Menteri Sri Mulyani menerangkan, Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia atau Indonesia Infrastructure and Finance Compact bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi infrastruktur transportasi dan logistik Indonesia, serta UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan.

“Indonesia mengambil tindakan penting untuk membangun lingkungan keuangan yang kuat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang,” ujar Sri Mulyani.

“Saya senang melihat bagaimana upaya bersama kita akan terus memperkuat ketahanan ekonomi bagi generasi Indonesia saat ini dan mendatang," tambahnya.

Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia sendiri terdiri dari tiga proyek. Ini termasuk:

1. Proyek Memajukan Aksesibilitas Transportasi dan Logistik (ATLAS)

Proyek ATLAS akan bekerja sama dengan lima pemerintah provinsi, yakni Sumaera Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Bali

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan persiapan infrastruktur di tingkat daerah, yang transportasi dan logistiknya lebih terbatas.

Proyek yang dihasilkan akan meningkatkan akses kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan aksesibilitas layanan transportasi bagi penumpang perempuan dan penyandang disabilitas.

2. Proyek Akses Pembiayaan untuk UMKM Milik Perempuan

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan layanan pinjaman formal kepada UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan.

Proyek juga akan memberikan pelatihan bisnis, termasuk pelatihan literasi digital dan keuangan, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kesiapan investasi.

3. Proyek Pengembangan Pasar Keuangan (FMD)

Proyek FMD akan memberikan bantuan teknis dan hibah keuangan campuran untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta atau pembiayaan berorientasi komersial dalam investasi infrastruktur.

Proyek ini akan membantu pemerintah Indonesia untuk membentuk kemitraan baru dan memanfaatkan dana yang ada untuk mendanai proyek infrastruktur berkualitas tinggi dengan risiko rendah.

Kedubes AS menerangkan, MCC dan Pemerintah Indonesia telah mengawali kemitraannya pada 2006 dengan program Ambang Batas senilai 55 juta dollar AS untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan tingkat imunisasi.

Pada 2011, MCC dan Pemerintah Indonesia bermitra lagi melalui program MCC-Indonesia Compact senilai 474 juta dollar yang berfokus pada kesehatan dan gizi, pengelolaan lahan dan energi yang berkelanjutan, serta modernisasi pengadaan pemerintah.

Untuk diketahui, Millennium Challenge Corporation adalah badan independen pemerintah AS yang bekerja untuk mengurangi tingkat kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi.

Dibentuk pada 2004, MCC memberikan hibah dan bantuan dengan periode tertentu kepada negara-negara yang memenuhi standar yang ketat dalam pemerintahan yang baik, upaya memerangi korupsi, dan penghormatan terhadap hak-hak demokrasi.