Haiti Dilanda Kerusuhan Parah, Kanada Akan Kirim Kapal Perang

OTTAWA, KOMPAS.com – Kanada akan mengirim kapal perangnya ke pantai Haiti untuk mengumpulkan informasi intelijen saat negara Karibia tersebut dilanda kekerasan.

Haiti masih terus diguncang kerusuhan buntut dari ketidakstabilan ekonomi serta politik. Kekerasan di negara tersebut sebagian besar didorong oleh kelompok kriminal terorganisasi.

Pengumuman pengerahan kapal perang Kanada ke pantai Haiti disampaikan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dalam pertemuan CARICOM, blok perdagangan yang beranggotakan 15 negara Karibia, di Bahama pada Kamis (16/2/2023).

Di antara topik yang dibahas dalam pertemuan itu adalah geng-geng bersenjata kuat yang beroperasi di Haiti, yang menyebabkan semakin banyaknya pembunuhan, penculikan, dan kekerasan seksual.

“Saat ini, Haiti dihadapkan pada kekerasan geng yang tak henti-hentinya, gejolak politik, dan korupsi. Sekarang adalah saatnya untuk bersama-sama menghadapi parahnya situasi ini,” kata Trudeau.

Dilansir dari Al Jazeera, Trudeau tidak merinci berapa banyak kapal perang dari Angkatan Laut Kanada yang akan dikirim ke pantai Haiti.

Sebelumnya, sejumlah pemimpin Haiti termasuk Perdana Menteri Haiti Ariel Henry telah meminta bantuan militer dari dunia internasional untuk membantu meredam kekerasan yang meningkat.

Pada Jumat (10/2/2023) pekan lalu, kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk juga menyerukan pasukan internasional untuk membantu mengakhiri “mimpi buruk” di Haiti.

Sejak mantan Presiden Haiti Jovenel Moise dibunuh pada Juli 2021, geng-geng bersenjata di Haiti semakin berkembang dan kuat.

PBB memperkirakan pada Desember 2022, 60 persen wilayah ibu kota Haiti, Port-au-Prince, berada di bawah kendali geng bersenjata yang kuat.

Selama lebih dari sebulan pada September 2022, aliansi geng yang kuat yang dikenal sebagai G9 Family and Allies juga memblokade terminal bahan bakar utama di Port-au-Prince.

Blokade tersebut secara otomatis menutup perdagangan di sebagian besar kota dan memicu krisis kemanusiaan.

Karena sampah yang menumpuk dan kelangkaan air bersih akibat blokade, Haiti melaporkan kasus pertama kolera dalam hampir tiga tahun. Sejak itu, infeksi melonjak.

Bagi banyak warga Haiti, kondisi di tengah kekerasan menjadi tak tertahankan. Banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan mengungsi ke luar negeri.

Pada Januari 2023, AS meluncurkan aturan baru yang memungkinkan hingga 30.000 orang per bulan untuk tiba dari Nikaragua, Haiti, Venezuela, dan Kuba selama mereka memenuhi persyaratan yang ketat, termasuk pemeriksaan ekstensif.

Namun di bawah aturan terbaru itu, warga Haiti yang mencoba menyeberang ke AS dari Meksiko akan ditolak.

PBB mendesak berbagai negara untuk tidak mendeportasi pengungsi dan migran kembali ke Haiti, dengan alasan kondisi berbahaya di sana.