Kasus Remaja Bunuh Diri Versus Instagram di Inggris, Orang Tua Tuntut Pembatasan Konten

Dilansir AFP, kasus yang menyoroti perusahaan media sosial ini mengakibatkan korban, yakni
Molly Russell, "terkena materi yang mungkin telah memengaruhinya secara negatif".

"Apa yang dimulai sebagai depresi telah menjadi penyakit depresi yang lebih serius," kata Andrew Walker di Pengadilan Koroner London Utara.

Remaja itu meninggal karena tindakan melukai diri sendiri saat menderita depresi.

Tetapi Walker menambahkan bahwa menyimpulkan bahwa itu adalah bunuh diri terlalu terburu-buru.

"Beberapa konten yang dia lihat sangat vulgar dan menormalkan kondisinya," kata Walker.

Russell, dari Harrow di London barat laut, meninggal pada November 2017, memicu keluarganya untuk membuat kampanye yang menyoroti bahaya media sosial.

"Ada terlalu banyak orang lain yang terkena dampak serupa saat ini," kata ayahnya Ian Russell setelah putusan.

"Pada titik ini, saya hanya ingin mengatakan betapapun gelapnya hal itu, selalu ada harapan," tambahnya.

Sidang selama seminggu menjadi panas ketika pengacara keluarga, Oliver Sanders, mencerca seorang eksekutif Instagram.

Sanders yang tampak marah bertanya kepada Elizabeth Lagone, kepala kesehatan dan kesejahteraan di Meta, perusahaan induk Instagram, mengapa platform tersebut mengizinkan anak-anak menggunakannya.

"Mereka mengizinkan orang untuk menempatkan konten yang punya potensi berbahaya di dalamnya," ujarnya.

"Anda bukan orang tua, Anda hanya bisnis di Amerika. Anda tidak berhak melakukan itu. Anak-anak yang membuka rekening ini tidak memiliki kapasitas untuk menyetujui ini," katanya.

Dari 16.300 postingan yang disimpan, dibagikan, atau disukai Russell di Instagram dalam periode enam bulan sebelum kematiannya, 2.100 terkait dengan depresi, melukai diri sendiri, atau bunuh diri, menurut pemeriksaan tersebut.

Badan amal anak-anak NSPCC mengatakan keputusan itu "harus menjadi titik balik".

"Perusahaan teknologi harus bertanggung jawab ketika mereka tidak menjadikan keselamatan anak-anak sebagai prioritas," cuit badan amal itu.

"Ini harus menjadi titik balik," tambahnya, menekankan bahwa setiap penundaan undang-undang pemerintah yang berhubungan dengan keamanan online membawa dampak yang serius.