Junta Myanmar Kurangi Hukuman Penjara Aung San Suu Kyi Menjadi 2 Tahun

Dia "diampuni" sebagian oleh kepala junta Myanmar beberapa jam setelah putusan pertama pengadilan pada Senin (6/12/2021).

Namun, Suu Kyi (76) tetap dinyatakan bersalah atas hasutan melawan militer dan melanggar aturan Covid-19.

Suu Kyi ditahan sejak para jenderal melancarkan kudeta Myanmar dan menggulingkan pemerintahannya pada 1 Februari, mengakhiri periode singkat demokrasi di negara tersebut.

Sejak itu dia dijatuhi serangkaian tuduhan, termasuk melanggar undang-undang rahasia resmi, mengimpor walkie-talkie secara ilegal, penipuan dalam pemilu, dan terancam hukuman penjara puluhan tahun jika terbukti bersalah atas semua tuduhan.

Mantan presiden Myanmar, Win Myint, juga awalnya dipenjara selama empat tahun pada Senin tetapi ikut "diampuni" oleh kepala junta Min Aung Hlaing dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara, menurut pernyataan yang dibacakan di TV pemerintah, dikutip Kompas.com dari AFP.

Mereka akan menjalani hukuman dengan tetap berada di bawah tahanan rumah di ibu kota Naypyidaw, kata pernyataan itu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Pada Senin malam, penduduk di beberapa bagian ibu kota komersial, Yangon, memukul panci dan wajan sebagai praktik yang secara tradisional dikaitkan dengan mengusir roh jahat, tetapi sejak Februari digunakan untuk menunjukkan pertentangan terhadap militer.

Kecaman internasional dipimpin Amerika Serikat atas hukuman penjara Aung San Suu Kyi. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut hukuman itu tidak adil dan penghinaan terhadap demokrasi serta keadilan.

"Kami mendesak rezim untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan semua yang ditahan secara tidak adil," katanya dalam pernyataan.

Kemudian, ketua HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan, vonis itu "mengikuti pengadilan palsu dalam proses rahasia di depan pengadilan yang dikendalikan militer, tidak lain adalah bermotif politik".

Pengampunan itu "lebih diatur daripada hukuman itu sendiri," kata penasihat senior International Crisis Group di Myanmar, Richard Horsey, kepada AFP.

"Kalau itu upaya kemurahan hati, itu gagal."