14 Jaksa AS Tekan Facebook Ihwal Disinformasi Vaksin Covid-19

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Jaksa Agung dari 14 negara bagian di AS mengirim surat kepada CEO Facebook Mark Zuckerberg terkait disinformasi alias informasi palsu mengenai vaksin.

Mereka menanyakan apakah penyebar disinformasi vaksin top di platform tersebut menerima perlakuan khusus dari Facebook.

Surat itu dikirim oleh jaksa agung dari Connecticut, California, Delaware, Illinois, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Maryland, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, dan Virginia.

Sebelumnya, seorang data engineer and scientist Frances Haugen mengungkapkan bahwa Facebook membangun sistem yang membebaskan pengguna populer di platformnya dari beberapa atau bahkan semua aturannya.

Pengungkapan tersebut dilakukan Haugen, yang merupakan mantan manajer produk Facebook, berdasarkan dokumen internal.

Haugen menyerukan transparansi tentang bagaimana Facebook membujuk pengguna untuk terus aktif, sehingga menciptakan banyak peluang bagi pengiklan untuk menjangkau mereka.

Dalam surat yang dikirim pada Rabu (13/10/2021) tersebut, ke-14 jaksa agung menyatakan sangat prihatin dengan laporan terbaru yang menyebut bahwa Facebook merawat sejumlah pengguna dan memberi mereka perlakuan khusus.

Mereka juga ingin tahu apakah “Disinformation Dozen” bagian para pengguna yang menerima perlakuan khusus tersebut sebagaimana dilansir Reuters.

Center for Countering Digital Hate menggambarkan “Disinformation Dozen” terdiri atas 12 anti-vaksin yang bertanggung jawab atas hampir dua pertiga konten anti-vaksin yang beredar di platform media sosial.

Facebook tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Sebelumnya, Facebook memperkenalkan aturan untuk tidak membuat klaim palsu spesifik tentang Covid-19 dan vaksin virus corona.

Perusahaan itu juga mengeklaim menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang Covid-19 kepada orang-orang.

Di sisi lain, disinformasi mengenai Covid-19 telah menjamur selama pandemi di berbagai media sosial termasuk Facebook, Twitter, dan YouTube.

Para peneliti dan anggota parlemen telah lama menuduh Facebook gagal mengawasi berbagai konten berbahaya di platformnya.

Pada Juli, Presiden AS Joe Biden mengatakan platform media sosial seperti Facebook membunuh orang-orang karena membiarkan informasi yang salah tentang vaksin Covid-19 ada platformnya.