Terungkap, Trump Berusaha Halangi Kesaksian Kerusuhan 6 Januari di Gedung Capitol

Sejumlah media AS mengabarkan, presiden ke-45 AS itu melarang empat pejabatnya untuk bersaksi dalam penyelidikan Kongres AS.

Mereka berempat adalah mantan penasihat Trump yang bernama Mark Meadows, Kash Patel, Dan Scavino, dan Steve Bannon.

Laporan yang dipublikasikan Politico dan Washington Post muncul beberapa jam setelah Senat AS mengeluarkan temuannya.

Dalam laporan itu, terungkap Trump berusaha menekan Kementerian Kehakiman AS agar membalikkan kekalahannya lawan Joe Biden di Pilpres AS November 2020.

Pengacaranya berkilah, keempat penasihat itu dilindungi oleh hak istimewa eksekutif, dan keistimewaan jaksa-klien.

Komisi khusus Kongres AS dibentuk untuk menyelidiki kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari, atau saat parlemen memutuskan kemenangan Biden.

Tim itu berupaya menggali keterkaitan antara mantan presiden dengan pendukungnya yang nekat memasuki Capitol.

Pada saat insiden, Meadows menjabat sebagai kepala staf Gedung Putih, sementara Scavino fokus kepada media sosial bosnya.

Bannon merupakan mantan penasihat politik yang aktif di Partai Republik, dan Patel adalah penasihat keamanan nasional saat itu.

Keempatnya sudah diperintahkan untuk hadir pekan depan, dan menyerahkan dokumen maupun menjalani rapat dengar pendapat.

Pakar hukum menyuarakan keraguan apakah Donald Trump punya hak melarang para pejabatnya di saat-saat terakhir menjabat.

Tetapi dilansir AFP Kamis (7/10/2021), masalah ini belum diuji coba di pengadilan, dengan Gedung Putih juga menyatakan akan mengesampingkannya.

Meski begitu, pengesampingan tersebut hanya dalam batas tertentu karena mereka ingin fokus kepada penyelidikan.

"Publik AS berhak mendapatkan jawaban. Kali ini, kami akan memastikan mereka memerolehnya," jelas Adam Schiff, salah satu anggota komite.

Karena kerusuhan di Capitol sempat membuat mantan presiden berusia 75 tahun tersebut menjalani pemakzulan kedua.

Tetapi, upaya pemakzulan itu juga gagal karena Senat yang saat itu dikuasai Republik menolak menjatuhkannya.