Mulai Khawatir soal Pekerja Lokal, Singapura Ubah Kebijakan Pekerja Asing

SINGAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah Singapura akan menyesuaikan kebijakan pekerja asing untuk mengatasi kekhawatiran di antara penduduk setempat atas persaingan pekerjaan, saat pusat bisnis global itu tetap membuka diri untuk bakat dari luar negeri.

"Kami harus menyesuaikan kebijakan kami untuk mengelola kualitas, jumlah, dan konsentrasi orang asing di Singapura," kata Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam Pesan Hari Nasionalnya pada Minggu (8/8/2021) melansir Reuters.

“Jika kita melakukan ini dengan baik, kita dapat terus menerima pekerja asing dan imigran baru, seperti yang kita harus lakukan.”

Tenaga kerja asing telah lama menjadi isu penting di Singapura. Namun ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 meningkatkan kekhawatiran pekerjaan di kalangan penduduk setempat, meski negara kota itu mulai pulih dari rekor resesi tahun lalu.

Masalah ini juga disorot oleh partai-partai oposisi Singapura selama kampanye pemilihan umum tahun lalu. Tantangan ini termasuk gerakan bersejarah, mengingat Partai Aksi Rakyat pimpinan Lee telah memerintah Singapura sejak negara kota itu merdeka pada 1965.

Hanya di bawah 30 persen dari 5,7 juta penduduk Singapura bukan penduduk, naik dari sekitar 10 persen pada 1990, menurut statistik pemerintah “Negeri Singa”.

Lee memperingatkan bahwa membalik (kebijakan) ke dalam (negeri) akan merusak posisi Singapura sebagai pusat ekonomi global dan regional.

"Itu akan membuat kami kehilangan pekerjaan dan peluang."

Pemerintahnya telah memperketat kebijakan pekerja asing selama beberapa tahun, sambil mengambil langkah-langkah mempromosikan perekrutan lokal. Termasuk dengan menaikkan ambang gaji untuk mengeluarkan izin kerja.

Jumlah orang yang tinggal di Singapura turun 0,3 persen tahun lalu, penurunan pertama sejak 2003.

Pembatasan perjalanan dan kehilangan pekerjaan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 mendorong pekerja asing keluar dari negara itu.