Pemerintahan Baru Israel Masih Rapuh, Palestina Bisa Kena Dampak

Mereka memprediksi, koalisi yang ditujukan bertahan hingga 2025 itu dapat cepat kolaps akibat isu-isu yang memecah belah seperti konflik Israel-Palestina.

Belum lagi ancaman dari perdana menteri Israel sebelumnya, Benjamin Netanyahu, yang walau sudah lengser akan siap memanfaatkan celah kesalahan sekecil apa pun untuk kembali berkuasa.

Netanyahu adalah PM Israel terlama. Dia digulingkan pada Minggu (13/6/2021) setelah koalisi oposisi menang tipis dengan selisih satu suara di Knesset atau Parlemen Israel

Meski ribuan orang Israel merayakan kelengserannya hari itu, banyak yang ragu dengan umur panjang pemerintahan yang terdiri dari delapan partai mewakili sayap kiri, kanan, dan tengah, serta partai konservatif Islam Arab.

Jajak pendapat dari televisi Channel 12 mengungkap, 43 persen orang Israel memprediksi koalisi baru ini cepat pecah, 30 persen berpikir akan bertahan lama, dan hanya 11 persen yang berharap bisa bertahan empat tahun sesuai mandat.

Untuk bisa bertahan, pemerintah yang dipimpin PM Naftali Bennett dengan basis parlemen terlemah untuk seorang perdana menteri dalam sejarah Israel, harus fokus pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan menghindari isu-isu yang memecah belah, kata para analis .

"Masalah pertama tentu saja adalah (mengeluarkan) anggaran," kata analis Dahlia Scheindlin, seraya menambahkan bahwa itu adalah "sesuatu yang tidak dapat dilakukan Israel... selama dua tahun terakhir."

Tapi "tidak banyak penolakan mengenai isu-isu seperti bagaimana menghidupkan kembali ekonomi dan kesehatan serta (lingkungan)", terangnya kepada AFP.

Pemerintah Bennett, menurutnya, akan fokus pada isu-isu seperti itu dan mencoba mengesampingkan isu-isu yang lebih kontroversial seperti konflik Israel-Palestina.

Bagaimana nasib Palestina?

Namun Pemerintah Israel juga bisa cepat terjebak dalam isu-isu sensitif seperti permukiman di Tepi Barat yang diduduki atau situasi di Jalur Gaza, kata Guy Ben-Porat profesor ilmu politik di Universitas Ben-Gurion.

Itu belum termasuk perhitungan gencatan senjata yang disepakati bulan lalu dengan Hamas setelah konflik 11 hari di Gaza dan Israel.

"Pertanyaan tentang Palestina pasti akan mengganggu pemerintah ini," kata Ben-Porat.

"Mereka akan melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk menyingkirkan pertanyaan itu... Saya tidak berpikir itu akan berhasil untuk jangka panjang dan sebenarnya bisa muncul di hadapan pemerintah ini segera."

Ia memperingatkan, setiap upaya untuk menangani masalah seperti itu dapat menyebabkan kolapsnya pemerintah.

"Tidak akan ada perubahan mendasar, tetapi Bennett mungkin mencoba memperbaiki situasi ekonomi di Gaza dengan cara yang terbatas," kata Naami, sekaligus menekankan pemerintah juga harus menghadapi tekanan dari Amerika Serikat.

Tantangan mendapat kepercayaan Biden

Salah satu tantangan terbesar dari pemerintahan baru Israel adalah mendapatkan kepercayaan dari partai Demokrat dan pemerintahan Joe Biden, kata Gayil Talshir profesor ilmu politik di Universitas Ibrani Yerusalem.

Untuk melakukannya, Bennett sebagai pengganti Benjamin Netanyahu harus lebih canggih bermain dengan pemerintahan Biden tentang Iran dan masalah Israel-Palestina, katanya.

"Pemerintahan ini harus menahan diri untuk tidak mengejutkan Pemerintah AS tentang manuver di Tepi Barat, permukiman, dan sebagainya," kata Yohanan Plesner, presiden lembaga konsultan Institut Demokrasi Israel.