Tak Hadiri Pertemuan di Gedung Putih, Adik George Floyd Sebut Joe Biden Ingkar Janji

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Anggota keluarga George Floyd bertemu dengan Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden AS Kamala Harris di Gedung Putih pada Selasa (25/5/2021).

Namun, adik perempuan George Floyd, Bridgett Floyd, justru enggan menghadiri pertemuan dengan Biden dan Harris.

Bridgett mengatakan, Biden telah ingkar janji untuk memberlakukan undang-undang reformasi polisi pada peringatan kematian saudara laki-lakinya.

Biden telah menetapkan bahwa Selasa (25/5/2021) waktu setempat merupakan tenggat waktu untuk menandatangani RUU reformasi polisi tersebut.

Namun, RUU tersebut tak kunjung ditandatangani dan masih terhenti langkahnya di gedung Parlemen AS, Capitol Hill.

Pada Selasa, kota-kota di AS bahkan di luar negeri memperingati satu tahun kematian George Floyd oleh mantan polisi Minneapolis, Derek Chauvin.

Chauvin menindih leher George Floyd dengan lututnya selama sembilan menit karena dituduh membayar dengan uang palsu.

Bulan lalu, Chauvin, divonis bersalah atas pembunuhan George Floyd sebagaimana dilansir BBC.

Setelah bertemu dengan Biden dan Harris di Gedung Putih, saudara laki-laki George Floyd, Philonise Floyd, menyindir pemerintah AS.

"Jika Anda dapat membuat undang-undang federal untuk melindungi elang botak, maka Anda dapat membuat undang-undang federal untuk melindungi orang-orang kulit berwarna," kata Philonise.

Di sisi lain, saudara laki-laki George Floyd lainnya, Terrence Floyd, menyebutkan bahwa pertemuan di Gedung Putih berlangsung sangat produktif.

Ketika keluarganya yang lain bertemu dengan Biden dan Harris, Bridgett Floyd menghadiri acara "Celebration of Life" di taman pusat kota Minneapolis, Minnesota.

"Saya akan pergi ke Washington DC jika Biden menandatangani RUU. Biden belum menandatangani RUU itu. Biden ingkar janji,” kata Bridgett Floyd.

Setelah bertemu keluarga Floyd, Biden mengeluarkan pernyataan yang berjanji untuk terus mendukung RUU tersebut.

"Pertempuran untuk jiwa Amerika telah menjadi dorongan dan tarikan konstan antara cita-cita Amerika bahwa kita semua diciptakan setara dan kenyataan pahit bahwa rasialisme telah lama memisahkan kita," kata Biden.

Ketika Biden telah memimpin upaya pengesahan RUU infrastruktur dan stimulus virus corona, dia telah menyerahkan banyak negosiasi mengenai reformasi polisi kepada anggota parlemen di Capitol Hill.

"Kami telah menghormati ruang yang dibutuhkan negosiator untuk mengadakan diskusi ini," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki pada Selasa.

Dia menampik adanya tenggat waktu baru dalam penandatanganan RUU tersebut.

Namun para aktivis mengatakan, Biden perlu berbuat lebih banyak untuk membantu mengesahkan RUU itu.

"Presiden perlu mengambil langkah untuk memastikan kita berhasil mencapai garis finis," kata Judith Browne Dianis, direktur eksekutif Advancement Project, sebuah organisasi keadilan rasial.

Anggota Senat AS dari Partai Demokrat pada Juni 2020 memblokir RUU reformasi polisi yang diusulkan oleh senator Partai Republik kulit hitam, Tim Scott, dari Carolina Selatan.

Mereka berpendapat RUU reformasi polisi yang diusulkan Scott masih tidak cukup.

Biden juga telah ditekan oleh gerakan Black Lives Matter dan aktivis lainnya untuk menghentikan peralatan militer yang dipasok ke personel kepolisian.