592 Surat Suara Pilpres AS yang Digugat Trump Tak Kantongi Bukti

PHILADELPHIA, KOMPAS.com - Tim kampanye Donald Trump tidak dapat menunjukkan tanda bukti adanya penipuan dari 592 surat suara yang digugat di pengadilan Pennsylvania.

Seorang hakim bertanya kepada pengacara tim kampanye Trump selama sidang pengadilan di Pennsylvania pekan ini, tentang salah satu dari banyak tuntutan hukum yang diajukkan pihaknya terhadap pemilu AS.

Apakah mereka telah menemukan tanda-tanda penipuan dari 592 surat suara yang digugat? Jawabannya, tidak.

"Menuduh orang melakukan penipuan adalah langkah yang cukup besar," kata pengacara, Jonathan Goldstein seperti yang dilansir dari Associated Press pada Kamis (12/11/2020). 

“Kami semua hanya mencoba menyelesaikan pemilihan,” imbuhnya.

Trump tidak begitu berhati-hati, bersikeras tanpa bukti bahwa surat suara pemilu untuknya telah dicuri, bahkan ketika pejabat pemilu di seluruh negeri dari kedua partai mengatakan tidak ada konspirasi yang terjadi.

Pada Rabu (11/11/2020), Trump menyasar Philadelphia, kubu Demokrat yang membantu mendorong Joe Biden memperoleh 270 suara Electoral College yang diperlukan untuk memenangkan pemilihan.

Presiden menuduh pejabat pemilu Partai Republik setempat, Al Schmidt, mengabaikan "tumpukan tindak korupsi dan ketidakjujuran".

Sementara, Twitter telah menandai setiap tweet Trump yang mengarah pada klaim penipuan pemilu yang diperdebatkan, untuk menghindari disinformasi menyebar.

Tim loyalis Trump telah mengajukan setidaknya 15 gugatan hukum di Pennsylvania dalam upaya untuk merebut kembali 20 suara elektoral negara bagian itu.

Adapun mereka juga mengajukan tuntutan di Georgia, Arizona, Nevada, dan Michigan.

Di pengadilan, para pengacara sang presiden AS ke-45 ini harus menempuh mempertaruhkan antara mengadvokasi klien dan menegakkan sumpah profesional mereka.

Ahli etika hukum dan aktivis pro-demokrasi telah mempertanyakan partisipasi para pengacara dalam upaya hukum itu, di mana Trump berkeras terhadap kekuasaan dan di satu sisi transisi ke presiden terpilih haruslah berjalan.

"Masalah utama di sini mungkin upaya untuk menenangkan ego, tetapi ada konsekuensi dunia nyata yang muncul dari hal itu," kata profesor Loyola Law School, Justin Levitt, mantan pejabat pemilihan Departemen Kehakiman.

“Upaya untuk menenangkan ego presiden bukanlah kejahatan tanpa korban,” ujar Levitt.

Schmidt mengatakan kepada CBS "60 Minutes" bahwa kantornya telah menerima ancaman pembunuhan hanya karena penghitungan suara.

"Dari dalam ke luar, semuanya terasa sangat gila," kata Schmidt dalam wawancara yang disiarkan pada Minggu (9/11/2020).

“Penghitungan suara pada atau sebelum hari pemilihan oleh pemilih yang memenuhi syarat bukanlah korupsi. Itu tidak curang. Itu adalah demokrasi," ujarnya.

Namun, para pemilih yang tak terhitung, menerima klaim Trump tentang pemilihan yang curang dan menyumbang untuk dana hukumnya.

Sebuah firma hukum yang terlibat dalam gugatan pemilihan, Porter Wright Morris and Arthur yang berbasis di Ohio, tampaknya menghapus unggahannya Twitter pada Selasa (10/11/2020) setelah mendapatkan banjir serangan.

Perusahaan itu menolak menjawab pertanyaan dari Associated Press tentang feed tersebut, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu, yang mengatakan bahwa mereka memiliki sejarah panjang dalam pemilihan umum.

Perusahaan kedua, Jones Day, mengatakan bahwa gugatan itu bukan mewakili kampanye Trump, tetapi Partai Republik Pennsylvania, dalam proses pengadilan di hadapan Mahkamah Agung AS atas perpanjangan 3 hari untuk menerima surat suara.

Secara nasional, strategi dijalankan oleh sekutu Trump seperti Rudy Giuliani, kuasa hukum pribadi presiden. Kemudian, petugas politik David Bossie, yang bukan seorang pengacara.

Lalu, Jay Sekulow, pengacara utama Trump selama persidangan pemakzulan presiden pada tahun ini.

Sebagai informasi, Bossie baru-baru ini dinyatakan positif Covid-19.

Pakar hukum pemilu, Rick Hasen mengatakan dia akan berharap untuk melihat litigator Mahkamah Agung terlibat, seperti dua mantan pengacara, Paul Clement atau Theodore Olson, jika Trump memiliki kasus yang kuat.

"Ada nama-nama tertentu dari pengacara elit yang memberi sinyal kepada Mahkamah Agung bahwa ada sesuatu yang serius," kata Hasen, seorang profesor di Universitas California, Irvine.

Namun sebaliknya pada kasus Trump ini, "kampanye mengumumkan bahwa mereka menempatkan Rudy Giuliani dan David Bossie sebagai penanggung jawab."

Titik terendah dari upaya tersebut tidak diragukan lagi terjadi pada Sabtu, ketika Giuliani mengadakan konferensi pers di luar Four Seasons Total Landscaping di Philadelphia, tepat setelah hasil pemilihan menyebut Biden pemenangnya.

Berdiri di bawah bayang-bayang toko seks dan krematorium, tak jauh dari penjara negara bagian, Giuliani memanggil pengamat pemilu yang tidak puas dengan hasilnya untuk membahas "kejahatan" di kota.

Pengamat politik yang memantau dari Trenton, New Jersey, segera mengenali pria itu sebagai terpidana pelanggar seks dan kandidat abadi untuk jabatan.

Pada momen lain yang memprihatinkan, kampanye Trump mencoba menghentikan penghitungan suara di Philadelphia pada pekan lalu.

Seorang hakim mencoba untuk menyelesaikan keluhan Partai Republik atas akses pengamatan di ruangan tempat petugas pemilu memproses surat suara yang masuk.

"Saya bertanya kepada Anda sebagai anggota bar pengadilan ini, apakah orang-orang yang mewakili Donald J. Trump sebagai presiden (kampanye)...di ruangan itu?" Hakim Distrik AS Paul S. Diamond bertanya.

"Jumlah orang di ruangan itu bukan nol," jawab pengacara kampanye Jerome Marcus.

Diamond membuat kedua belah pihak membuat kesepakatan dan mengancam akan menuntut mereka dengan penghinaan, jika mereka tidak menjaga perdamaian.

Beberapa gugatan yang diajukan atas nama Trump tampaknya diajukan dengan tergesa-gesa, dengan kesalahan ejaan ("ballot", yang artinya surat suara" menjadi "ballet"), kesalahan prosedural dan sedikit untuk mendukung klaim mereka. Hakim bersikap skeptis.

Di Michigan, Hakim Cynthia Stephens menolak satu pengajuan sebagai "desas-desus yang tidak dapat diterima." Ketika pengacara Trump mengajukan banding, pengadilan berikutnya menolak pengajuan tersebut sebagai "cacat."

Kampanye tersebut sejauh ini hanya mencetak satu kemenangan kecil, yaitu yang memungkinkan pengamat kampanye Trump berdiri lebih dekat dengan petugas pemilu yang memproses surat suara yang masuk di Philadelphia.

Namun gugatan kampanye Trump terus berdatangan, umumnya berpusat pada tuduhan dari pengamat pemilu partisan, yang tidak memiliki peran audit dalam pemilu, bahwa sesuatu yang tidak diinginkan mungkin telah terjadi, tanpa bukti yang mendukungnya.

Pimpinan Mayoritas Senat, Mitch McConnell, R-Ky., menegaskan bahwa presiden "100 persen dalam haknya" untuk menyelidiki tuduhan penipuan dan mengejar opsi hukumnya.

Jaksa Agung William Barr telah memberi wewenang kepada Departemen Kehakiman untuk menyelidiki "jelas dan tampaknya dapat dipercaya tuduhan penyimpangan. "

Apa pun itu, para ahli meragukan gugatan itu dapat membalikkan hasil di satu negara bagian, apalagi pemilu.

Para asisten dan sekutu Trump secara pribadi telah mengakui banyak hal, menunjukkan bahwa langkah hukum dirancang lebih untuk memenangkan basisnya.