Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.
Juru bicara PBB membantah seluruh poin agenda PBB yang beredar di media sosial.
"Semua hal dalam daftar dari situs web tersebut sepenuhnya salah atau menyimpang dari kebenaran," kata juru bicara PBB, dikutip dari AFP, 27 Juni 2020.
Ia menegaskan, Agenda 21 dan Pembangunan Berkelanjutan 2030 tidak mengikat secara hukum.
"Implementasi dan kesuksesan akan bergantung pada kebijakan, rencana dan program pembangunan berkelanjutan yang dimiliki masing-masing negara," kata dia.
Narasi mengenai agenda PBB dalam mewujudkan tatanan dunia baru merupakan hoaks.
Agenda 21 dan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dimaknai secara keliru serta dikaitkan dengan teori konspirasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.