Memahami Rekam Jejak dan Peran Quick Count Mengawal Pemilu...

KOMPAS.com - Hasil hitung cepat atau quick count dari berbagai lembaga survei memprediksi bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan berlangsung satu putaran, dengan keunggulan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Meski hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi pilpres, pengalaman menunjukkan bahwa ia nyaris tidak berbeda jauh dengan hasil rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun, KPU menjadwalkan perhitungan suara dikerjakan pada 15 Februari-20 Maret 2024.

Hasil quick count yang menunjukkan bahwa Pilpres 2024 kemungkinan besar akan selesai hanya dalam satu putaran menuai kekecewaan dari pendukung paslon lain.

Bahkan, sebagian pihak menuding bahwa hasil quick count telah "dikondisikan" agar memenangkan paslon tertentu.

Ada pula yang mengeklaim bahwa hasil quick count pernah keliru dan tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi resmi KPU.

Metode quick count disebut keliru memprediksi hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, yang menurut rekapitulasi KPU dimenangi Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Bagaimana faktanya?

Tim Cek Fakta Kompas.com membandingkan hasil quick count Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan hasil rekapitulasi resmi yang diumumkan KPU.

Dilansir Kompas.com, berikut hasil quick count putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dikeluarkan oleh lima lembaga survei: 

Litbang Kompas

• Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni: 17,37 persen
• Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 42,87 persen
• Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,76 persen

Cyrus Network

• Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni: 17,13 persen
• Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 42,92 persen
• Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,94 persen

PolMark Indonesia

• Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni: 17,96 persen
• Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 42,27 persen
• Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,77 persen

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) 

• Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni: 16,87 persen
• Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 43,22 persen
• Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,91 persen

Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC)

• Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni: 16,69 persen
• Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 43,19 persen
• Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 40,12 persen

Adapun, KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama adalah sebagai berikut:

• Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni: 17,05 persen.
• Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 42,99 persen
• Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,95 persen

Kemudian, pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, ada empat lembaga survei yang mengadakan quick count dengan hasil sebagai berikut:

Litbang Kompas

• Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 42 persen
• Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 58 persen

PolMark Indonesia 

• Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 42,44 persen
• Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 57,56 persen

LSI

• Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 42,33 persen
• Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 57,67 persen

SMRC

• Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 41,94 persen
• Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 58,06 persen

Adapun, KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI 2017 putaran kedua adalah sebagai berikut:

• Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 42,04 persen
• Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 57,96 persen 

Melihat perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil quick count pada dua putaran Pilkada DKI 2017 tidak terpaut jauh dengan hasil rekapitulasi suara KPU.

Kerja ilmiah

Sementara itu, terkait tudingan bahwa hasil hitung cepat Pilpres 2024 telah "dikondisikan", peneliti Litbang Kompas Bestian Nainggolan mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa hasil quick count berasal dari kerja ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Quick count itu harus saya katakan, suatu produk ilmiah yang berbasis ilmu metodologi penelitian--dengan sampling yang baik, manajemen kerja yang baik di lapangan--itu dipastikan punya akurasi yang tinggi. Ada risiko error tapi kecil," kata Bestian kepada Kompas.com, Jumat (16/2/2024).

Sebagai contoh, Litbang Kompas melakukan perhitungan cepat Pemilu 2024 dengan mengambil sampel dari 2.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditentukan secara acak.

"Bayangkan, kami dapat (TPS) di Sangir Talaud, Sulawesi Utara. Ada yang di Pulau Rote. Ada yang di Papua, beberapa puluh TPS di sana. Pokoknya tersebar (sampelnya)" ujar Bestian.

Menurut Bestian, hasil quick count--setidaknya yang dilakukan Litbang Kompas--tidak pernah meleset dari hasil rekapitulasi suara yang diumumkan oleh KPU.

Ia juga menanggapi pendapat soal lembaga survei dibayar untuk melakukan quick count. Menurut dia, untuk melakukan quick count memang dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

"Masalahnya adalah siapa yang mendanai. Persoalan siapa yang mendanai ini menjadi penting, makanya perlu disebutkan juga dalam disclaimer. Itu ada dalam aturan KPU juga," kata dia.

Adapun, pendanaan kegiatan hitung cepat Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas bersumber dari anggaran kegiatan PT Kompas Media Nusantara (Harian Kompas).

Menurut Bestian, hal lain yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa quick count juga berfungsi untuk menekan terjadinya kecurangan dalam proses rekapitulasi suara dari KPU.

Kehadiran quick count di Indonesia terinspirasi dari gerakan masyarakat sipil di Filipina dalam mengawal proses pemilu pada masa kekuasaan Ferdinand Marcos senior.

Di Indonesia, quick count pertama kali digunakan pada Pemilu 2004. Uji coba penerapan quick count dilakukan sejak Pemilu 1997, meski dalam lingkup terbatas dan tidak dipublikasikan.