CEK FAKTA: Anies Sebut Banyak "Orang Dalam" di Pengadaan Alutsista

KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, banyak "orang dalam" dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (7/1/2024).

Anies melontarkan pertanyaan kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tentang PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang disebut sebagai "orang dalam" pengadaan alutsista.

"Ketika Bapak memimpin Kementerian Pertahanan, banyak 'orang dalam' dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia," kata Anies.

Bagaimana faktanya?

Dilansir Kompas.com, PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) didirikan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan yang berada di bawah Kemenhan pada 14 Agustus 2020 sebagai perusahaan swasta nasional. Perusahaan ini berstatus perseroan tertutup.

Berdasarkan salinan akta perusahaan, terdapat tiga direktur dan seorang komisaris PT TMI dengan status tidak memiliki saham. Mereka adalah Prasetyo Hadi (komisaris), Satrio Dimas Aditya, Tony Setya Boedi Hoesodo, dan Wicaksono Aji.

Sedangkan, pengurus dan pemilik saham adalah Glenny H Kairupan sebagai komisaris utama, Harsusanto sebagai direktur utama, Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.

Dikutip dari Kompas.id, Glenny dan Magio adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer yang juga aktif di Partai Gerindra. Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL, sedangkan Nugroho adalah lulusan Akmil 1983, dan Mundasir lulusan Akmil 88A.

Problematika dari PT TMI adalah rentannya konflik kepentingan karena perusahaan ini dibuat Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan urusan yang terkait dengan tugas pokok Kemenhan, dengan orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo.

Corporate Secretary PT TMI Wicaksono Aji menyebutkan, peran PT TMI adalah menganalisis dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu pemerintah, pendidikan, maupun swasta dalam hal ToT (Transfer of Technology).

"Tidak ada satu kontrak pun dari Kementerian Pertahanan ke PT TMI. PT TMI tidak ditugaskan untuk pembelian atau pengadaan oleh Kementerian Pertahanan," kata Wicaksono. 

Pernyataan Wicaksono tersebut berbeda dari surat yang ditandatangani Prabowo pada perusahaan senjata Rusia pada 16 November 2020. 

Dalam surat yang berkop Minister of Defence RI itu, Prabowo mengatakan, sejak Desember 2019 Kemenhan telah mendirikan beberapa perusahaan, salah satunya PT TMI.

Prabowo mengatakan, PT TMI bertujuan untuk mempercepat, melaksanakan, dan mengakselerasi proyek dan akuisisi dalam bidang teknologi pertahanan termasuk impor, transfer teknologi, dan imbal dagang.

"Para pejabatnya ditunjuk langsung oleh saya," tulis Prabowo di surat itu.

Selain itu, PT TMI juga mendapatkan sorotan karena meski berstatus perusahaan swasta nasional, rapat-rapatnya diadakan di Kemenhan.

Mekanisme kontrolnya pun menjadi sorotan. Terutama, setelah terungkap dalam rancangan perpres alat pertahanan dan keamanan bahwa Kemhan berencana memadatkan kontrak alutsista 25 tahun ke depan dalam 2,5 tahun ini dengan nilai diperkirakan Rp 1.750 triliun.