Cek Fakta Sepekan: Teror di Desa Wadas hingga Masa Berlaku Kartu BPJS

KOMPAS.com - Hoaks beredar dengan cepat melalui pesan berantai, seperti misinformasi tentang masa berlaku kartu BPJS, hingga ramuan herbal untuk Covid-19.

Sebaran hoaks semacam itu rata-rata memiliki narasi serupa karena diedarkan dengan cara copy-paste atau diteruskan tanpa diperiksa kebenarannya terlebih dahulu.

Pekan ini, disinformasi juga beredar melalui isu hangat di media sosial yang narasinya diwarnai propaganda.

Contohnya, seperti konflik agraria yang belakangan memuncak di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Priworedo.

Berikut ringkasan penelusuran fakta, dari berbagai informasi keliru yang beredar di media sosial selama pekan ini:

Konflik agraria di Desa Wadas

Konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas memuncak karena tindakan represif aparat kepolisian bersenjata lengkap terhadap warga.

Kedatangan ratusan aparat kepolisian ke Desa Wadas pada Selasa, (8/2/2022) itu dalam rangka mengawal proses pengukuran lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.

Tindakan represif aparat itu mendapat kecaman dari warganet, hingga memicu tagar #WadasMelawan menjadi trending topic di Twitter

Peristiwa ini juga dimanfaatkan pihak tertentu untuk membuat klaim tidak berdasar yang menegasi perjuangan warga dalam mempertahankan ruang hidupnya.

Penelusuran jumlah warga yang menyetujui pembebasan lahan

Ada klaim yang menyebut bahwa mayoritas warga Desa Wadas menyetujui pembangunan Bendungan Bandungan Bener. Kemudian, tindakan represif karena adanya provokasi dari warga yang kontra.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta justru memperlihatkan bahwa mayoritas warga Desa Wadas justru menolak lahan desa mereka dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan tambang batu andesit.

Terkait provokasi, aparat keamanan yang menarasikan bahwa warga melempar batu dan membawa senjata tajam dibantah oleh Insin Sutrisno, warga Desa Wadas yang tergabung dalam paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa).

Sebaliknya, aparat memaksa masuk ke rumah warga dan melakukan perusakan.

Warga desa lainnya, Siswantao juga membantah pernyataan polisi yang menyebutkan bahwa warga desa hendak bertindak merusuh dengan membawa senjata tajam.

Alat-alat yang disita aparat merupakan peralatan milik warga yang biasa dipakai untuk bertani di ladang dan membuat kerajinan bambu.

Penelusuran fakta selengkapnya bisa dibaca di sini.

ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah Anggota Polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). Sebanyak 64 warga Desa Wadas dibebaskan oleh pihak kepolisian terkait aksi penolakan pembangunan Bendungan Bener. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/wsj.

Intimidasi warga

Polarisasi warga pro dan kontra tambang batu andesit dimanfaatkan sejumlah pihak. Ada klaim yang menyebut warga yang menolak kehadiran tambang ternyata selama ini melakukan intimidasi terhadap warga yang pro atau setuju lahan milik mereka dijadikan tambang batu andesit.

Insin juga menegaskan bahwa warga yang kontra sebenarnya tidak menolak pembangunan Bendungan Bener, melainkan menolak penambangan batu andesit di Desa Wadas.

Menurutnya video yang mengeklaim adanya intimidasi dari warga penolak tambang andesit terhadap warga yang pro, kemungkinan adalah rekaan.

Kuasa hukum warga, Julian Duwi Prasetia dari LBH Yogyakarta membantah klaim tersebut. juga mengungkapkan, selama ini tidak terjadi gesekan antara sesama warga Desa Wadas. Menurut dia, tindak intimidasi seperti dalam video yang beredar, baru sebatas klaim.

Baca selengkapnya di sini.

Pengukuran tanah depan masjid

Melalui media sosialnya, Humas Polri mengklaim bahwa aparat sekedar melakukan pengawalan pengukuran tanah dan tidak ada tindakan represif. Klaim itu dibantah Julian.

Julian mengatakan bahwa area sekitar masjid tidak termasuk dalam wilayah yang akan dijadikan sebagai tambang batu andesit. Tidak ada proses pengukuran di lokasi itu.

Adapun lokasi tambang batu andesit sempat disebutkan oleh Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

"Itu salah satu bentuk kebohongan yang disampaikan oleh aparat ya, dalam hal ini kepolisian. Pada faktanya, masjid itu tidak diukur. Tidak ada pengukuran di sana," kata Julian seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (11/2/2022).

SHUTTERSTOCK/Naeblys Ilustrasi varian Omicron. Studi menemukan masa inkubasi varian Omicron hanya 3 hari.

Hoaks ramuan herbal untuk varian Omicron

Beredar pesan berantai tentang ramuan obat herbal dapat menyembuhkan Covid-19 akibat varian Omicron.

Ramuan itu meliputi daun pepaya, jahe, madu, dan jeruk nipis, yang diklaim telah terbukti menyembuhkan banyak pasien.

Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI), DR (Cand) dr Inggrid Tania, MSi, mengatakan bahwa pesan berantai tentang obat herbal untuk menyembuhkan infeksi Omicron adalah hoaks.

Obat herbal seperti yang disebutkan di narasi memang memiliki manfaat baik bagi kesehatan tubuh.

Ada kandungan yang memiliki sifat imunostimulan dan imunimodulator yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Namun, tidak ada yang terbukti bisa menyembuhkan Covid-19 dengan varian Omicron.

Baca selengkapnya di sini.

Hoaks masa berlaku kartu BPJS Kesehatan

Beredar pesan berantau tentang kartu BPJS Kesehatan yang akan dinonaktifkan jika tidak dipakai dalam setahun adalah hoaks.

Disebutkan bahwa, meski tidak sakit kartu BPJS atau Kartu Indonesia Sehat harus dipakai untuk memeriksakan diri ke puskesmas.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf menegaskan tidak ada aturan mengenai penonaktifan kartu dengan batas waktu pemanfaatkan layanan kesehatan.

Penyebab kartu BPJS Kesehatan dinonaktifkan adalah iuran peserta yang tidak dibayarkan.

Kartu bisa diaktifkan kembali jika membayar denda pelayanan akibat keterlambatan membayar. Simak selengkapnya di sini.