[HOAKS] Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur adalah Program PKI pada 1955

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur disebut sebagai proyek atau program yang telah direncanakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sejak 1955.

Informasi tersebut beredar di Facebook dalam bentuk video yang menampilkan sosok penceramah sedang berpidato.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi tersebut keliru.

Narasi yang beredar

Video yang mengeklaim pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan rencana PKI dibagikan di Facebook oleh akun ini.

Berikut narasi yang disampaikan:

"Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam (Paser Utara) Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1955."

Penelusuran Kompas.com

Narasi mengatasnamakan Partai Komunis Indonesia (PKI) masih kerap beredar, meskipun partai tersebut telah lama dibubarkan pada 1966.

Pembubaran PKI tertuang dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang ditetapkan 5 Juli 1966.

Ketetapan tersebut berbunyi:

Ketetapan tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Tidak hanya itu, kabar mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta baru diumumkan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan 2019.

Dalam pidato yang disampaikan pada 16 Agustus 2019, Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Namun secara detail, lokasi ibu kota baru di Penajam Paser Utara, baru diumumkan Jokowi pada 26 Agustus 2019.

Isu yang menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota merupakan program PKI juga telah dibantah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Alasan pemindahan ibu kota negara dijelaskan Kementerian Kominfo melalui keterangan yang dimuat di website resmi mereka pada 27 Agustus 2019:

Menurut Kominfo, pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan keputusan Pemerintah sebagai langkah untuk mengurangi beban DKI Jakarta.

"Kondisi Jakarta sekarang sudah jenuh dan sulit melakukan pengembangan karena keterbatasan lahan. Selain itu, tujuan lainnya adalah pemerataan pembangunan di Indonesia yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa

Adapun Kalimantan Timur dipilih karena dinilai strategis, berada di tengah tengah wilayah Indonesia dan minim resiko bencana seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami.

Alasan lainnya dukungan infrastruktur yang lebih lengkap serta adanya lahan pemerintah seluas 180.000 hektar.

Menilik Program PKI pada 1955

Untuk menelusuri klaim itu, Kompas.com juga melakukan penelurusan pustaka untuk mencari program PKI pada Pemilu 1955.

Informasi ini didapatkan melalui publikasi di Harian Rakjat, harian yang terbit pada 1951-1965 dan selama ini identik sebagai media resmi PKI.

Kompas.com mendapatkan dokumentasi Harian Rakjat bersumber dari skripsi sarjana berjudul "Harian Rakjat sebagai Alat Kampanye PKI dalam Pemilu 1955" (2019).

Skripsi itu ditulis Bimo Bagas Basworo untuk kelulusan dari Program Studi Sejarah, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta pada 2019.

Dalam artikel "Manifes Pemilihan Umum PKI" di Harian Rakjat edisi 22 Maret 1954 misalnya, PKI sama sekali tidak menyebut adanya program pemindahan ibu kota.

Sejumlah isu yang diungkit PKI antara lain monopoli dan kepemilikan asing, kebebasan untuk serikat buruh, pembatalan regulasi pengaruh kolonial, atau penegasan politik luar negeri yang bebas dari kolonialisme dan imperialisme.

Harian Rakjat juga memaparkan janji yang disampaikan PKI dalam Pemilu 1955. Artikel itu dimuat dalam halaman depan edisi 28 September 1955, tepat sehari sebelum pencoblosan.

Dari 19 janji yang disampaikan PKI, tidak ada satu pun yang mengungkit mengenai pemindahan ibu kota.

Dalam artikel "Mentjoblos Palu Arit Berarti Memilih PKI. Apa Artinja jika Saudara Memilih PKI?" itu, janji yang disampiakan antara lain kebebasan demokratis, perbaikan upah, turunnya sewa tanah, persamaan hak perempuan, kebebasan beragama, hingga pendemokrasian pemerintahan daerah dan desa.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, dapat disimpulkan bahwa narasi yang menyebutkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah rencana PKI sejak 1955 adalah tidak benar alias hoaks.

PKI sudah dibubarkan sejak 1966 dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia. Keputusan tersebut masih berlaku hingga saat ini.

Selain itu, Kominfo juga membantah bahwa pemindahan ibu kota adalah karena hal tersebut merupakan program PKI.

Menurut Kominfo, pemindahan ibu kota adalah untuk mengurangi beban DKI Jakarta, serta untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.

Kalimantan Timur dipilih karena dinilai strategis, berada di tengah tengah wilayah Indonesia dan minim resiko bencana seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami.

Alasan lainnya, Kalimantan Timur memiliki dukungan infrastruktur yang lebih lengkap serta adanya lahan pemerintah seluas 180.000 hektar.