KOMPAS.com - Selain pemilihan presiden dan pemilu anggota legislatif, 2024 juga akan diwarnai dengan pemiilihan kepala daerah atau pilkada.
Sesuai agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU), pencoblosan Pilkada 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024. Dengan demikian, 2024 akan menjadi tahun politik yang rawan bermacam kepentingan.
Menghadapi Pilkada 2024, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa dugaan kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2024 bisa terulang pada pemilihan tingkat daerah.
Salah satu dugaan kecurangan yang disorot Hasto adalah dalam bentuk intimidasi dan mobilisasi yang dilakukan aparat penegak hukum.
"Apakah itu harus kita diamkan? Lalu bagaimana tanggung jawab kita terhadap masa depan, karena nanti kalau ini direplikasi di dalam Pilkada sama saja pemilu tidak ada gunanya kembali," ujar Hasto pada 12 April 2024.
"Ketika kepala desa diintimidasi, kepala daerah diintimidasi, legislatif bahkan insan pers juga diintimidasi, guru besar diintimidasi, mahasiswa diintimidasi apakah ini kita biarkan? Jadi gotong royong ini dalam rangka membangun hal yang baik, bukan gotong royong di dalam mengintimidasi," ucap dia.
Benarkah pernyataan Hasto tersebut? Apa saja catatan hitam yang terjadi pada Pilpres 2024 dan potensi bisa terulang pada pilkada?
Simak penjelasannya dalam video di bawah ini:
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/05/13/124800582/video-cek-fakta-pernyataan-sekjen-pdi-p-kecurangan-pilpres-bisa