Menilik Produksi Nikel Indonesia dan Dampak Hilirisasi

KOMPAS.com - Sejak Januari 2020, Pemerintah Indonesia melarang ekspor nikel mentah dengan tujuan mendapat manfaat lebih dari unsur logam itu.

Kebijakan hilirisasi nikel ini dilakukan untuk menopang industri baterai kendaraan listrik agar Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik dunia.

Dikutip dari Kompas.id, Indonesia merupakan negara dengan produksi bijih nikel tertinggi di dunia, berdasarkan data United State Geological Survey (USGS) dan Badan Geologi Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Produksi bijih nikel Indonesia sekitar 1,6 juta ton pada 2022. Jumlah itu terpaut jauh dengan Filipina yang menduduki peringkat kedua dunia dengan produksi sekitar 330.000 ton, dan Rusia di peringkat ketiga dengan produksi 220.000 ton.

Adapun cadangan nikel Indonesia tersebar di Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua. Produksi bijih nikel Indonesia dari 2018 hingga 2022 juga selalu menjadi nomor satu dunia.

• 2018: 606.000 ton
• 2019: 853.000 ton
• 2020: 771.000 ton
• 2021: 1.040.000 ton
• 2022: 1.600.000 ton

Sementara, nilai bijih nikel yang diolah menjadi feronikel akan naik hingga 10 kali lipat, sedangkan jika diolah menjadi stainless steel akan bertambah 19 kali lipat.

Sebelum kebijakan hilirisasi, Indonesia mencatatkan nilai ekspor bahan mentah nikel sebesar Rp 15 triliun.

Saat ini, nilai ekspor nikel setelah menjadi produk setengah jadi atau produk akhir meningkat drastis menjadi Rp 360 triliun.

Dampak lingkungan hilirisasi nikel

Dilansir Rest of World, transformasi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik tengah terjadi di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, transformasi kendaraan listrik diperkirakan dapat menurunkan emisi karbon dioksida secara signifikan.

Sebuah penelitian memperkirakan bahwa emisi karbon dioksida global dapat turun sebesar 1,5 gigaton per tahun jika separuh dari mobil di dunia menggunakan listrik.

Untuk mewujudkan ambisi menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik, Indonesia menjalin kerja sama dengan China, yang menargetkan menjadi netral karbon pada 2060.

Untuk mencapai target tersebut, China membutuhkan hampir 90 persen kendaraannya sepenuhnya bertenaga listrik pada 2035.

Saat ini, China mendominasi aktivitas penambangan bahan baterai kendaraan listrik di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pada Agustus 2022, pemerintah Indonesia mengumumkan, perusahaan mobil listrik Tesla telah menandatangani kontrak lima tahun dengan dua perusahaan pengolahan nikel China yang beroperasi di Sulawesi. Bahan nikel itu akan digunakan pada baterai litium Tesla.

Namun, kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia bukan tanpa masalah. Dampak lingkungan akibat proses ekstraksi dan pengolahan nikel menjadi persoalan yang kentara.

Persoalan tersebut salah satunya dapat dilihat di daerah sekitar PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang beroperasi sejak 2015 di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. 

Adapun PT IMIP mengelola kawasan industri berbasis nikel yang terintegrasi dengan produk utama berupa nikel, stainless steel dan carbon steel.

Industri pendukungnya terentang dari coal power plant, pabrik mangan, silikon, chrome, kapur, kokas, dan lainnya, hingga pelabuhan dan bandara.

Kawasan industri IMIP, merupakan kerja sama antara Bintang Delapan Group dari Indonesia dengan Tsingshan Steel Group dari China.

Aktivitas IMIP telah mencemari lingkungan Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, yang berada sangat dekat dengan kawasan industri tersebut.

Menurut laporan organisasi Jerman Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS), pabrik pengolahan nikel di IMIP mencemari udara dengan mengeluarkan sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan abu batubara-partikel yang lebih halus dari pasir pantai dan sangat berbahaya jika terhirup.

Data Puskesmas Bahodopi menunjukkan, sejak 2018 infeksi saluran pernapasan atas berada di urutan teratas daftar penyakit di kabupaten tersebut, total hampir 7.000 kasus, dan petugas kesehatan mengeklaim debu dari kompleks industri sebagai penyebab utamanya.

Terdapat 928 kasus infeksi saluran pernapasan atas pada 2021, lebih tinggi dibandingkan 855 kasus yang dilaporkan pada tahun sebelumnya.

pada 2018 dan 2019, IMIP diperluas untuk menambah lebih banyak pabrik baja dan pembangkit listrik tenaga batu bara.

Petugas kesehatan mengatakan, pembangunan tersebut telah menyebabkan lebih banyak debu. Mereka menghitung, dalam dua tahun total ada 5.153 kasus infeksi saluran pernapasan.

Sementara, permasalahan transisi energi dari bahan bakar fosil ke kendaraan listrik juga disoroti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan dalam catatan akhir tahun 2023.

Manajer Kampanye Energi Walhi Sulsel Nurul Fadli Gaffar menyoroti kerusakan hutan di Loeha Raya, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel yang disebabkan aktivitas tambang PT Vale sebagai produsen utama nikel bahan baku utama baterai.

Menurut Fadli, Loeha Raya mencakup lima desa dengan 90 warganya hidup sebagai petani merica.

Mereka menghadapi ancaman akan kehilangan wilayah kelola dan bencana ekologis seperti banjir dan longsor, karena kebun mereka termasuk dalam konsesi PT Vale.

Tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, berbagai potensi kerusakan sosial juga akan terjadi.

Seperti konflik antartetangga yang pro-kontra terkait tambang serta potensi kekerasan dalam rumah tangga karena kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi.

Daerah lain di Sulsel yang terdampak transisi energi adalah Bantaeng. Ketidakpatuhan korporasi terhadap kesehatan lingkungan juga berpengaruh terhadap masyarakat.

Riset WALHI Sulsel di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) menemukan adanya beberapa titik sekitar smelter yang tercemari yang dibuktikan oleh air yang berwarna ungu.

"Sampel air berwarna ungu menunjukkan bahwa air telah terkontaminasi chromium heksavalen yang berbahaya bagi kesehatan manusia," kata Fadli, dikutip dari Mongabay, 8 Januari 2024.

Menurut Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin, hilirisasi nikel menjadikan Sulsel sebagai pusat ekspansi tambang nikel yang menjadi ancaman bagi lingkungan hidup.

"WALHI Sulsel bersama kawan-kawan yang memperjuangkan lingkungan dari berbagai pihak mencoba untuk terus menekan laju kerusakan lingkungan dan pemiskinan masyarakat yang akan semakin parah," kata Amin.

Amin menilai, hilirisasi nikel yang terus digenjot rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mempertimbangkan daya rusak, sehingga praktik industri nikel menelan banyak korban.

"Saya kira ini harus menjadi perhatian rezim pemerintahan mendatang," ujar dia.