Kronologi Peristiwa 17 Oktober 1952

KOMPAS.com - Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa ketika Kepala Staf Angkatan Darat AH Nasution dan tujuh panglima daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dibubarkan.

Bahkan, salah satu dari tujuh panglima itu, yakni Kemal Idris, sempat mengarahkan moncong meriam ke istana dengan dalih melindungi Presiden Soekarno dari keriuhan demonstrasi mahasiswa.

Peristiwa 17 Oktober 1952 juga kerap disebut sebagai Setengah Kudeta atau Kudeta Kecil.

Berikut ini kronologi Peristiwa 17 Oktober 1952.

Baca juga: Peristiwa Bersejarah di Bulan Oktober

Kronologi

Latar belakang terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 adalah tertundanya pemilihan umum (pemilu) yang dianggap sebagai taktik DPRS untuk mempertahankan kedudukan mereka di tengah kondisi politik saat itu yang tidak stabil.

Sebab, setelah kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda pada 1949, kabinet yang dibentuk silih berganti karena munculnya berbagai konflik politik.

Kondisi ini kemudian semakin diperparah dengan adanya sejumlah pejabat melakukan tindak pidana korupsi dan tindakan lain yang merugikan negara.

Sementara itu, banyak juga anggota militer yang menjadi pimpinan politik.

Keadaan ini membuat rakyat geram dan menginginkan agar pemilu dipercepat sehingga anggota parlemen dapat segera diganti.

Bersamaan dengan terjadinya masalah tersebut, KSAD AH Nasution berniat untuk mengembalikan tentara sesuai fungsinya.

Baca juga: Cerita Jenderal AH Nasution Lolos dari Penculikan G30S

Sayangnya, saran itu tidak disambut dengan baik oleh Kolonel Bambang Supeno. Bahkan, ia menganggap kinerja AH Nasution kurang memuaskan.

Pada akhirnya, Supeno mengirimkan surat ke parlemen karena merasa tidak puas dengan kepemimpinan AH Nasution.

Internal militer pun terpecah dan masalah ini terbawa hingga ke parlemen.

DPRS ikut andil dalam masalah ini. DPRD kemudian membuat sejumlah mosi untuk menyikapi masalah internal yang terjadi.

Kemunculan mosi ini menjadi sebuah persoalan baru karena dianggap terlalu intervensi terhadap masalah TNI.