Untuk Ukraina, Cabang Tenis Bikin Kampanye

LONDON, KOMPAS.com - Masih panjang buntut dari kebijakan Rusia menyerang secara militer Ukraina hingga kini.

Informasi paling mutakhir menunjukkan ada 37 negara sudah meneken kesepakatan mengenai usulan pemberian sanksi olahraga kepada Rusia.

"Sanksi itu juga kami tujukan kepada Belarus," kata Menteri Kebudayaan Inggris Nadine Dorries pada Rabu (9/3/2022).

Nadine Dorries bersama sekondannya, Menteri Olahraga Inggris Nigel Huddleston adalah dua sosok di balik kesepakatan itu.

Sementara, selain Inggris, beberapa negara yang ikut berpartisipasi membubuhkan tanda tangan pada kesepakatan itu adalah Perancis, Jerman, Jepang, Australia, Kanada, dan Amerikat Serikat.

"Kebijakan Rusia dan Belarusia melanggar kewajiban tanggung jawab internasional," kata pernyataan bersama tersebut.

Baca juga: Petenis Putri Elina Svitolina Lakukan Ini untuk Ukraina

Sebanyak 37 negara itu kembali mengingatkan kewajiban menghormati hak asasi manusia, hubungan damai antarbangsa sebagai landasan olahraga internasional.

Sanksi

Di dalam kesepakatan 37 negara itu ada seruan agar Rusia dan Belarus tidak mendapatkan izin menjadi penyelenggara alias tuan rumah kegiatan-kegiatan olahraga internasional.

Kesepakatan itu juga menyuarakan agar Rusia dan Belarus tidak memperoleh izin untuk ikut dalam lelang penyelenggaraan lokasi tuan rumah olahraga internasional.

"Kami juga menyerukan agar Rusia dan Belarus tidak mendapatkan penghargaan olahraga internasional," kata pernyataan itu.

Tak cuma itu, pada kesepakatan bersama tersebut termaktub seruan agar atlet individual yang diseleksi oleh Rusia dan Belarus, termasuk tim administrasi, dan tim perwakilan mendapatkan larangan berlaga di negara-negara di luar Rusia dan Belarus.

Usulan larangan itu mencakup juga kehadiran perwakilan, nama kota, dan merek olahraga Rusia dan Belarus.

Termutakhir, federasi sepak bola internasional (FIFA) sudah menerapkan kebijakan seperti di atas untuk klub maupun tim nasional Rusia dan Belarus.

Pada bagian selanjutnya, 37 negara itu menyambut baik kebijakan Komite Paralimpiade Internasional (IPC).