[HOAKS] Agenda PBB soal Tata Dunia Baru, dari Vaksinasi hingga Depopulasi

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Beredar narasi soal agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mewujudkan tatanan dunia baru.

Agenda itu tercantum dalam daftar program pada 2021 hingga 2030, antara lain, pembentukan satu pemerintahan dunia, kewajiban vaksinasi, dan depopulasi.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu hoaks.

Narasi yang beredar

Informasi soal agenda PBB dalam mewujudkan tatanan dunia baru ditemukan di akun Facebook ini, ini, dan ini.

Salah satu akun menggunggah daftar agenda tata dunia baru, pada 12 Februari 2024, yakni:

1. Satu Pemerintahan Dunia
2. Dunia tanpa uang tunai
3. Satu bank sentral
4. Negara tidak berdaulat
5. Akhir dari kepemilikan barang pribadi
6. Akhir dari kesatuan keluarga
7. Depopulasi, pengendalian pertumbuhan dan kepadatan penduduk
8. Kewajiban banyak vaksinasi
9. Penghematan besar-besaran
10. Microchip untuk pembayaran, pembelian, perjalanan, pelacakan dan pengendalian.
11. Implementasi sistem kredit sosial dunia
12. Internet segalanya
13. Pemerintah membesarkan anak-anak
14. Pemerintah memiliki dan mengendalikan sekolah, perguruan tinggi dan universitas
15. Akhir dari transportasi pribadi
16. Semua bisnis dimiliki pemerintah/korporasi
17. Menusia terkumpul di zona permukiman/kota
18. Akhir dari irigasi, pertanian pribadi, dan peternakan
19. Akhir dari rumah keluarga tunggal (semua akan berkoloni)
20. Penggunaan lahan terbatas yang melayani kebutuhan
21. Larangan penggunaan obat-obatan alami non-sintetis dan pengobatan naturapati.
22. Akhir dari bahan bakar fosil

akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Minggu (3/3/2024), soal tatanan dunia baru yang diagendakan PBB.

Penelusuran Kompas.com

PBB memang memiliki Agenda 21 yang menjadi wujud kampanye dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan pada 1992 di Rio de Janeiro, Brasil.

Agenda tersebut tidak mengikat. Pembahasannya pun seputar isu lingkungan, sosial dan ekonomi.

Agenda 21 menyerukan penguatan peran perempuan, pemimpin lokal, pekerja, petani, pengusaha, dan industri swasta untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

PBB juga memiliki agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang ingin dicapai dalam 15 tahun.

Terdapat 17 tujuan yang dapat diadopsi oleh negara anggota PBB, seperti, mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, kesetaraan gender, memerangi krisis iklim, memastikan akses air bersih, dan energi yang terjangkau.

Ada beberapa kesamaan dalam daftar tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan poin-poin yang beredar di media sosial.

Kendati demikian, narasi di media sosial justru memutarbalikkan tujuan tersebut. Sebagai contoh, poin soal pengurangan angka kematian anak dan ibu di setiap negara.

PBB menyerukan penelitian, pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk mengatasi penyakit yang berjangkit di negara berkembang. Namun, narasi yang beredar justru soal kewajiban vaksin atau pelarangan obat-obatan alami.

Contoh lain, PBB menyerukan penggunaan energi terjangkau, adil, berkelanjutan, dan modern. Sementara, narasi yang beredar justru mengartikannya sebagai akhir dari bahan bakar fosil.