Benarkah Kepulauan Riau Bagian dari Malaysia Kata Mahathir Mohamad?

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Iredentisme ala Mahathir Mohamad, Kepulauan Riau Bagian dari Malaysia?"

KOMPAS.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dalam usianya yang sudah senja, menyita perhatian publik.

Ia mendesak agar Negeri Jiran mengklaim wilayah Kepulauan Riau (Kepri) sebagai bagian dari negara yang pernah dipimpinnya.

"Seharusnya kita tidak hanya menuntut agar Pedra Branca, atau Pulau Batu Puteh, dikembalikan kepada kita. Kita juga harus menuntut Singapura dan Kepulauan Riau, karena mereka adalah Tanah Melayu (Malaysia: red)," kata Mahathir pada Minggu (19/6), seperti dikutip The Straits Times.

Pernyataan pria berusia 96 tahun yang dikenal gemar memantik kontroversi itu digemborkannya dalam sebuah acara di Selangor, yang diadakan oleh organisasi non-pemerintah di bawah panji Kongres Survival Melayu.

Baca juga: Polemik Mahathir Inginkan Malaysia Klaim Kepulauan Riau dan Singapura

Klaim tanpa berdasar itu pun terdengar hingga ke Indonesia. Tidak butuh waktu lama bagi masyarakat, terutama rakyat Indonesia, untuk menyuarakan protes keras. Lantas, benarkah Kepri termasuk bagian dari Malaysia?

Penetapan wilayah Indonesia

Interelasi sosio-politik antara wilayah Melayu dengan Indonesia bisa ditelusuri sejak zaman imperium Hindu-Buddha. Kerajaan Sriwijaya, misalnya, memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi hingga ke wilayah Semenanjung Malaka. 

Demikian pula pada era Majapahit yang memiliki wilayah kekuasaan meliputi daerah Sabah dan Sarawak (Malaysia). Adapun secara sosio-kultural, wilayah-wilayah yang kini menjadi bagian dari negeri Upin-Ipin itu juga punya banyak kedekatan dengan publik Tanah Air.

Menurut catatan sejarah, dahulu wilayah Melayu memang meliputi Kepri, bahkan hingga wilayah Sumatra Barat. Sebelum kedatangan imperilasime Barat, semua teritorial itu berada di dalam kekuasaaan Kesultanan Melayu.

Yang menjadi pembeda antar-keduanya ialah dalam konteks kolonialisme, yang mana wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia, adalah bekas kependudukan Belanda. Adapun Malaysia merupakan bekas jajahan Negeri Ratu Elizabeth. 

Kedua negeri penjajah tersebut sejatinya pernah terlibat dalam konflik perebutan teritorial jajahan. Belanda dan Inggris akhirnya menginisiasi perjanjian Anglo-Dutch Treaty pada 1824, guna membagi batas-batas wilayah kolonialnya masing-masing.

Inggris berhak atas wilayah di Utara dan Timur Selat Malaka, yang juga meliputi Semenanjung Malaya hingga Singapura. Adapun area Selatan dan Barat jatuh ke tangan Belanda. Teritorial yang dikuasai Belanda meliputi Sumatera, Kepulauan Lingga, dan wilayah yang akan diklaim oleh Mahathir, Kepulauan Riau.

Selain berdasarkan jalur kolonialisme, momen kunci dalam penentuan wilayah NKRI terjadi pada 11 Juli 1945.

Kala itu BPUPKI menerbitkan keputusan yang diperoleh dari hasil jajak pendapat yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia mencakup Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, serta sejumlah pulau di sekitarnya.

Namun, atas berbagai pertimbangan, Soekarno memutuskan bahwa wilayah kedaulatan Indonwsia hanya meliputi wilayah jajahan Hindia-Belanda, tidak kurang dan tidak lebih. Keputusan itu secara otomatis telah menganulir hasil voting BPUPKI.