48,2 Persen Masyarakat Meminta Pemindahan IKN Ditunda, Ini 4 Aspek Hasil Survei APSSI

KOMPAS.com - Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) baru-baru ini merilis survei mengenai persepsi masyarakat atas Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2022.

Seperti diketahui, pemindahan IKN ke Penajam Paser Kalimantan Timur (Kaltim) sudah disahkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

APSSI melakukan survei mengenai empat kluster pertanyaan diantaranya kluster dukungan pemindahan, sosial, ekonomi dan govermance terkait pemindahan IKN.

Berikut ini penjelasan hasil survei APSSI terkait pemindahan IKN dari tim Peneliti KNS IX APSSI.

1. Aspek dukungan

Perwakilan tim riset yang dikoordinatori oleh Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si, diwakili oleh Novri Susan menjelaskan dalam survei tersebut, responden ditanya, apakah Jakarta masih layak sebagai ibu kota negara, jawabannya 55 persen responden menjawab sudah tidak layak menjadi ibu kota negara.

Baca juga: LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

"Ini menandakan bahwa pemindahakan IKN menjadi alternatif untuk menyelesaikan persoalan," ujarnya dalam Webinar Pre Conference & Rilis Survei Pemindahan IKN: Melacak Arah Transformasi Indonesia, Jumat (20/5/2022).

Menurut Najib, pada pertanyaan kluster pertama ini, masyarakat tidak mempersoalkan mengenai pemindahan IKN, namun kritis terhadap implementasi pemindahannya.

Pemindahan IKN juga dipandang ada dampak positif yaitu sebagian besar berpandangan akan berdampak pada pemerataan ekonomi sosial sebesar 61,5 persen.

Namun pada dampak negatif, sebanyak 82.3 persen menjawab akan besarnya anggaran pemindahan IKN dan kerusakan lingkungan sebesar 69 persen.

Oleh karena itu, sebanyak 48,2 persen masyarakat yang meminta pemindahan IKN ditunda, 35 persen lainnya justru tidak setuju jika ditunda.