Sri Mulyani Geram, Orang Kira Bayar Pajak Cuma untuk Tol, Padahal...

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa fenomena warga enggan membayar pajak karena mengira hanya dipakai untuk jalan tol saja.

Selain anggapan tingginya praktik korupsi di Tanah Air, saat ini banyak masyarakat yang mengira bahwa uang pajak lebih banyak dipakai untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol.

Hal ini terjadi karena masyarakat belum memahami pemanfaatan uang pajak.

"Orang bayangannya (bayar pajak) untuk bangun infrastruktur, jalan tol. (Mereka bilang), 'Saya enggak makan jalan tol jadi aku enggak perlu, lah, bayar pajak'. Dikiranya pajak itu (hanya) untuk bangun jalan tol (saja)," kata Sri Mulyani dikutip dari Kompas TV, Sabtu (26/3/2022).

Pajak tidak melulu untuk infrastruktur

Baca juga: Cara Bayar Pajak Online via Tokopedia, Lebih Mudah dan Praktis

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berujar, uang pajak juga banyak membiayai subsidi kepada rakyat kurang mampu, tidak melulu banyak digelontorkan untuk infrastruktur.

"Makan ketela rebus, itu pasti dimasak pakai elpiji. Charge HP pasti pakai listrik. Itu semuanya ada elemen subsidinya dari pajak. Jadi pajak itu hadir di hampir semua sisi kehidupan kita," ucap Sri Mulyani.

Pajak juga digunakan untuk menjaga keamanan negeri, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur kesehatan. Negara menggaji anggota TNI dan Polri, serta dokter-dokter di rumah sakit pemerintah dengan menggunakan uang pajak.

"Jadi orang memikirkan konsep pajak itu harus untuk bikin gedung yang tinggi, atau infrastruktur yang besar, bendungan, enggak juga," ujar Sri Mulyani.

Lanjut dia, anggapan lainnya orang enggan membayar pajak karena merasa mereka tak merasakan langsung pembangunan yang dibiayai uang pajak.

"Banyak yang mengatakan, 'Saya enggak merasakan tuh (manfaat pajak), so why should I pay? (jadi mengapa saya harus bayar pajak?)' Seolah-olah itu adalah tanggung jawabnya somebody else (orang lain)," ungkap Sri Mulyani.

"Padahal kalau kita lihat negara lain bahkan keamanan dasar saja enggak ada, itu kita bisa memelihara negara ini dari uang pajak," kata dia lagi.

Sepertiga APBN disalurkan ke Pemda

Sri Mulyani juga menyebutkan, sepertiga dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Baca juga: Banyak Orang Enggan Bayar Pajak, Sri Mulyani: Dikiranya Hanya untuk Bangun Tol

Namun bukan berarti Pemda hanya mendapat anggaran sebesar 1/3 atau sekitar Rp 800 triliun dari total pagu Rp 2.700 triliun.

Bendahara negara ini mengungkapkan, dua per tiga dari anggaran ujung-ujungnya juga banyak disalurkan kepada Pemda.

"Jangan dikira, 'Oh, kalau gitu kita daerah cuma dapat 1/3'. Enggak juga, Bapak/Ibu sekalian. Belanja yang 2/3 (dari APBN) itu ujungnya (larinya) di daerah juga," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani lantas mencontohkan hasil dari belanja negara yang menggunakan anggaran dua per tiga di luar pagu TKDD tersebut.

Salah satu contohnya adalah belanja bantuan sosial oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Bansos itu disalurkan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di daerah-daerah.

"Rakyatnya adalah rakyat di daerah. Jadi langsung ratusan triliun kita berikan (untuk bansos di luar APBD)," ungkap Sri Mulyani.

Contoh lainnya adalah anggaran kesehatan dan pendidikan di luar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Sri Mulyani menjelaskan, pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan di daerah banyak menggunakan anggaran pemerintah pusat.

"Bahkan belanja yang besar seperti Kementerian PUPR ya g selama ini jadi kementerian terbesar anggarannya, dia juga pada akhirnya bertempat di daerah-daerah. Jadi hanya salurannya (saja yang beda), ada yang saluran melalui K/L, ada yang langsung ke Pemda," jelasnya.

(Sumber: Kompas.com Penulis Muhammad Idris | Editor Muhammad Idris)