Penyebab Prabowo Subianto Digugat Rp501 Miliar

Kompas.com - 05/12/2021, 20:49 WIB
Menhan Prabowo Subianto saat memberikan pembekalan kepada Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Pasis Seskoau) Angkatan 58 Tahun Pelajaran 2021 di Gedung Widya Mandala I, Seskoau, Lembang, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/11/2021). KemenhanMenhan Prabowo Subianto saat memberikan pembekalan kepada Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Pasis Seskoau) Angkatan 58 Tahun Pelajaran 2021 di Gedung Widya Mandala I, Seskoau, Lembang, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/11/2021).

KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Blora, Setiyadji Setyawidjaja menuntut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebesar Rp 501 miliar.

Gugatan tersebut telah diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan nomor 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN JKT.SEL.

Sebagaimana diberitakan KOMPAS.com pada Jumat (3/12/2021), alasan Setiyadji menggugat Prabowo adalah pemberhentiannya sebagai Kader Partai Gerindra.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan melalui KOMPAS.com, gugatan tersebut menyatakan bahwa pemberhentian Setiyadji dari Partai Gerindra tidak sah.

“Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat keputusan tergugat I (Prabowo), surat keputusan DPP Partai Gerindra tertanggal 13 September 2021, tentang Pemberhentian Keanggotaan Setiyadji Setyawidjaja,” demikian isi gugatan tersebut.

Baca juga: Daftar Alutsista yang Dibeli Prabowo Selama Menjabat Menhan RI

Selain Prabowo, Setiyadji juga menggugat Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra, Abdul Wachid.

Setiyadji meminta agar putusan Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra yang menyatakan bahwa dia melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Angaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra dinyatakan tidak sah dan harus dicabut.

Selain itu, Setiyadji juga menuntut agar surat rekomendasi dari DPD Partai Gerindra untuk memberhentikannya karena dinilai tak aktif juga dinyatakan tidak sah.

“Menggugat tergugat I (Prabowo), tergugat II (Habiburokhman), tergugat III (Abdul) secara bersama untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara tunai, baik kerugian materiil maupun imateriil,” tulis gugatan tersebut.

Pihak Setiyadji mengatakan, kerugian materiil yang mesti dibayar pihak tergugat adalah sebesar Rp 501 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari biaya kuasa hukum Rp 1 miliar dan biaya administrasi senilai Rp 100 juta.

Baca juga: Survei Capres 2024: Prabowo dan Ganjar Imbang, Anies Posisi Ketiga

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.