KOMPAS.com - Pemerintah berkukuh menambal pembengkakan biaya investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung meski menuai banjir kritik dan dinilai melanggar janji yang sudah diucapkan berkali-kali.
Bahkan, tetap memutuskan menambal proyek tersebut dengan mengucurkan duit APBN.
Caranya ialah dengan mendapatkan persetujuan dari pemerintah terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) dan komitmen utang dari China Development Bank (CBD).
Seperti diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya.
Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun.
Kini biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung itu menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun.
Dana yang tak sedikit itu juga dikucurkan untuk menutupi penyelesaian proyek yang molor, yakni dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022.
Melihat fakta-fakta yang berkembang, bagaimana Kereta Cepat Jakarta Bandung bisa lunas?
Baca juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Janji Jokowi yang Meleset
Melonjaknya biaya investasi kereta cepat kerja sama Indonesia-China bahkan juga sudah jauh melampaui dana pembangunan untuk proyek yang sama yang ditawarkan Jepang melalui JICA, meski pihak Tokyo menawarkan bunga utang lebih rendah.
Agar proyek tidak sampai mangkrak, pemerintah Indonesia berencana menambal kekurangan dana dengan duit APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & Ketentuan
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.