Ramai Tagar #PercumaLaporPolisi, Kemana Sebaiknya Korban Pemerkosaan Mengadu?

Kompas.com - 09/10/2021, 06:05 WIB
Ilustrasi penghentian proses penyelidikan oleh polisi dalam kasus kekerasan seksual di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. PROJECT M/MUHAMMAD NAUVAL FIRDAUS (di bawah lisensi Creative Commons BY-NC-ND 2.0)Ilustrasi penghentian proses penyelidikan oleh polisi dalam kasus kekerasan seksual di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

KOMPAS.com - Warganet ramai-ramai memasang hashtag atau tanda pagar (tagar) #PercumaLaporPolisi. Tagar itu sebagai respons publik atas atas sikap polisi yang terkesan mengabaikan kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Kasus pemerkosaan oleh ayah kandung ini mengemuka ke publik setelah diberitakan oleh Project Multatuli dan dipublikasikan ulang oleh Kompas.com, Jumat (8/10/2021).

Kejadian pemerkosaan itu dialami pada tahun 2019. Meminta keadilan, sang ibu lalu mengadu ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Luwu Timur, dan Polres Luwu Timur karena berharap mendapat perlindungan.

Bukannya mendapat keadilan, kepolisian kepolisian di Luwu Timur malah menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Penghentian itu bahkan dilakukan hanya dua bulan sejak ibu tersebut membuat pengaduan.

Belajar dari kasus tersebut, ada beberapa hal yang sebaiknya dipersiapkan sebelum mengambil langkah hukum atau mengadu ke polisi.

Baca juga: Kasus Tiga Anak Diperkosa Ayah di Luwu Timur, Ini Tanggapan Kementerian PPPA

Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lentera, Salawati Taher, membagikan saran apa saja yang perlu dipersiapkan korban kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, sebelum melapor ke polisi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. Kumpulkan bukti-bukti

Salawati Taher mengatakan, pada dasarnya dibutuhkan minimum 2 alat bukti permulaan untuk satu perkara pidana. Ini diperlukan agar kasus bisa dilanjutkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Sebelum menjalani visum, korban kekerasan seksual diimbau mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumentasi seperti foto dan video. "Bikin dokumentasi berupa foto atau rekaman video dengan jelas menyebutkan tanggal atau arahkan kamera ke kalender," ujar Salawati kepada Kompas.com, Jumat malam (8/10/2021).

Dokumentasi ini amat penting, apalagi jika kasusnya berhadapan dengan orang yang memiliki kuasa seperti pejabat. "Tujuannya agar ada alternatif untuk tambahan alat bukti apabila ada indikasi manipulasi saat visum," tutur dia.

Selain itu, agar bukti permulaan semakin kuat, saksi harus lebih dari satu orang. 

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.