Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menyoroti Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo...

Kompas.com - 28/02/2024, 18:15 WIB
Laksmi Pradipta Amaranggana,
Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Direktur SETARA Institute, Halili Hasan menilai, pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak sah dan ilegal secara yuridis.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia, peraturan tersebut tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran.

Menurutnya, bintang kehormatan sebagai pangkat militer diberikan kepada perwira tinggi dan hanya berlaku bagi anggota TNI aktif, bukan purnawirawan atau pensiunan.

Apabila merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2009, bintang yang dimaksud adalah sebagai tanda kehormatan, bukan sebagai pangkat kemiliteran perwira tinggi bagi purnawirawan militer.

Adapun gelar yang diberikan kepada purnawirawan militer sesuai menurut Pasal 7 Ayat (3), antara lain gelar Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Pakçi, Bintang Jalasena, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Baca juga: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo Dinilai Tidak Tepat


Tak sesuai kualifikasi

Atas dasar itu, Hariri menganggap pemberian kenaikan pangkat kepada Prabowo merupakan sebuah tanda tanya besar.

“Merujuk pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2012, seharusnya Prabowo tidak masuk kualifikasi,” kata Halili kepada Kompas.com, Rabu (28/2/2024).

Dalam aturan tersebut, terdapat dua kualifikasi orang yang dapat menerima gelar kehormatan.

Salah satunya adalah Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) untuk prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa dan raga secara langsung, serta berjasa dalam panggilan tugasnya.

Kualifikasi lain penerima gelar kehormatan adalah pegawai negeri sipil (PNS) dengan prestasi sangat baik.

“Apabila ditinjau dari kedua kualifikasi tersebut, Prabowo tidak masuk dalam kualifikasi yang dimaksud oleh Peraturan Menteri,” jelas dia.

Baca juga: Kata Timnas Amin dan TPN Ganjar-Mahfud soal Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Prabowo

Hina korban dan pembela HAM

Lebih lanjut, Halili mengatakan bahwa kenaikan pangkat militer sebagai perwira tinggi itu berpotensi bermasalah, apabila diberikan Jokowi kepada Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo sudah pensiun dari dinas kemiliteran karena diberhentikan melalui KEP/03/VIII/1998/DKP dan Keppres No. 62 Tahun 1998, bukan karena memasuki usia pensiun.

“Keabsahan pemberian bintang kehormatan itu problematik, ini kontradiksi. Bayangkan sosok yang diberhentikan dari dinas kemiliteran kemudian dianugerahi gelar kehormatan kemiliteran,” ujarnya.

Tak hanya itu, Halili menilai, pemberian gelar kehormatan Jenderal Bintang Empat kepada Prabowo merupakan langkah politik Presiden Jokowi yang menghina dan merendahkan korban dan pembela HAM, terutama dalam Tragedi Penculikan Aktivis 1997-1998.

Pasalnya, dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis sudah jelas dinyatakan oleh lembaga ad hoc kemiliteran resmi yang dibentuk oleh negara bernama Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Diketahui, DKP memberikan rekomendasi pemberhentian Prabowo dari dinas kemiliteran yang kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden.

“Negara jelas menyatakan bahwa Prabowo merupakan pelanggar HAM, berdasarkan keputusan Negara. Maka langkah politik Jokowi tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum negara tentang pemberhentian Prabowo,” katanya.

Baca juga: Saat Jokowi Dulu Anggap Bansos Bukan Pendidikan yang Baik bagi Masyarakat...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


Terkini Lainnya

Beredar Foto Cacing Berkepala Martil, Apakah Berbahaya?

Beredar Foto Cacing Berkepala Martil, Apakah Berbahaya?

Tren
Uang Pecahan Kecil Palsu Banyak Beredar Setelah Lebaran, BI Jelaskan Bedanya

Uang Pecahan Kecil Palsu Banyak Beredar Setelah Lebaran, BI Jelaskan Bedanya

Tren
5 Kampus Kedokteran Terbaik di Indonesia Versi QS WUR by Subject 2024

5 Kampus Kedokteran Terbaik di Indonesia Versi QS WUR by Subject 2024

Tren
Video Viral Pengemis Lansia di Kulonprogo Pukul Mobil yang Tak Beri Uang, Aksinya Disebut Bukan yang Pertama

Video Viral Pengemis Lansia di Kulonprogo Pukul Mobil yang Tak Beri Uang, Aksinya Disebut Bukan yang Pertama

Tren
Kala Sopir Bus Ajak Penumpangnya Rayakan Lebaran di Rumah Sang Mertua...

Kala Sopir Bus Ajak Penumpangnya Rayakan Lebaran di Rumah Sang Mertua...

Tren
Pasien Kanker Prostat Diprediksi Akan Naik Dua Kali Lipat dalam 20 Tahun, Ini Alasannya

Pasien Kanker Prostat Diprediksi Akan Naik Dua Kali Lipat dalam 20 Tahun, Ini Alasannya

Tren
Kisah Penjual di Tebet, Hampir Kena Tipu Jutaan Rupiah dengan Modus Bukti Transfer QRIS Palsu

Kisah Penjual di Tebet, Hampir Kena Tipu Jutaan Rupiah dengan Modus Bukti Transfer QRIS Palsu

Tren
Catat, Ini Kategori ASN yang Tidak Boleh WFH pada 16-17 April 2024

Catat, Ini Kategori ASN yang Tidak Boleh WFH pada 16-17 April 2024

Tren
Akibat Serangan Awal Iran, Israel Disebut Alami Kerugian Rp 1,6 Triliun

Akibat Serangan Awal Iran, Israel Disebut Alami Kerugian Rp 1,6 Triliun

Tren
Penembakan Bandara Internasional Kuala Lumpur, Satu Korban Luka akibat Salah Sasaran

Penembakan Bandara Internasional Kuala Lumpur, Satu Korban Luka akibat Salah Sasaran

Tren
Iran Serang Israel, Begini Respons Negara-negara Timur Tengah

Iran Serang Israel, Begini Respons Negara-negara Timur Tengah

Tren
Profil Bupati Maggarai Herybertus GL Nabit yang Pecat 249 Nakes

Profil Bupati Maggarai Herybertus GL Nabit yang Pecat 249 Nakes

Tren
Jika Israel Serang Balik Iran, Biden Pastikan AS Tak Akan Ikut Campur

Jika Israel Serang Balik Iran, Biden Pastikan AS Tak Akan Ikut Campur

Tren
Respons Pemimpin Dunia atas Serangan Iran ke Wilayah Israel

Respons Pemimpin Dunia atas Serangan Iran ke Wilayah Israel

Tren
Polisi Ungkap Dugaan Motif Penusukan Massal di Mal Australia

Polisi Ungkap Dugaan Motif Penusukan Massal di Mal Australia

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com