Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Parpol Pemilu 2024 yang Diprediksi Tak Lolos ke Parlemen Menurut Survei Terbaru

Kompas.com - 28/12/2023, 21:00 WIB
Diva Lufiana Putri,
Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sejumlah lembaga survei mengungkap daftar partai politik (parpol) yang diprediksi gagal dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Prakiraan kegagalan tersebut lantaran elektabilitas parpol terpantau masih di bawah batas parlemen sebesar 4 persen.

Dilansir dari laman Mahkamah Konstitusi, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ditetapkan 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional.

Apabila di bawah ambang batas parlemen, maka parpol tidak akan diikutkan dalam penentuan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta.

Lantas, mana saja parpol peserta Pemilu 2024 yang diprediksi tak melenggang ke Senayan menurut berbagai survei terbaru?

Baca juga: Survei Pilpres 2024 Usai Debat Capres-Cawapres, Siapa Paling Unggul?


1. Survei Indikator Politik Indonesia

Survei terbaru Indikator Politik Indonesia memetakan elektabilitas parpol peserta Pemilu 2024, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (27/12/2023).

Menurut survei, 10 dari 18 parpol nasional tidak lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas 4 persen.

Satu di antara partai politik yang diperkirakan tak lolos, merupakan parpol yang kini berada di parlemen, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengen elektabilitas 2,8 persen.

Digelar pada 23-24 Desember 2023 melalui wawancara telepon, survei Indikator Politik Indonesia melibatkan 1.217 responden.

Responden dipilih melalui kombinasi metode random digit dialing (RDD) sebanyak 265 responden, serta double sampling sebanyak 952 responden.

Dengan margin of error survei sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen, berikut parpol yang diperkirakan tidak lolos parlemen dalam Pemilu 2024:

  • Partai Ummat: 0,8 persen
  • Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura): 0,4 persen
  • Partai Bulan Bintang (PBB): 0,4 persen
  • Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora): 0,3 persen
  • Partai Buruh: 0,2 persen
  • Partai Garda Republik Indonesia (Garuda): 0,2 persen
  • Partai Kebangkitan Nusantara (PKN): 0,1 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Alasan Naiknya Elektabilitas Prabowo dan Turunnya Suara Ganjar

2. Survei CSIS

Ilustrasi pemilu.SHUTTERSTOCK/E. UTAMA Ilustrasi pemilu.

Lembaga survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas partai politik, termasuk peserta yang tak lolos ke Senayan.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan, tingkat elektabilitas partai politik masih dinamis.

"Tergantung mobilisasi kampanye partai atau caleg (calon legislatif) dan efek ekor jas capres-cawapres," ujar Arya, dikutip Kompas.com, Rabu.

Halaman:

Terkini Lainnya

Bayi Tertabrak Fortuner di Sidoarjo, Apakah Orangtua Berpeluang Dipidana?

Bayi Tertabrak Fortuner di Sidoarjo, Apakah Orangtua Berpeluang Dipidana?

Tren
IKD Jadi Kunci Akses 9 Layanan Publik per Oktober, Bagaimana Nasib yang Belum Aktivasi?

IKD Jadi Kunci Akses 9 Layanan Publik per Oktober, Bagaimana Nasib yang Belum Aktivasi?

Tren
Bisakah Perjanjian Pranikah Atur Perselingkuhan Tanpa Pisah Harta?

Bisakah Perjanjian Pranikah Atur Perselingkuhan Tanpa Pisah Harta?

Tren
Prakiraan BMKG: Wilayah Berpotensi Hujan Lebat, Angin Kencang, dan Petir 30-31 Mei 2024

Prakiraan BMKG: Wilayah Berpotensi Hujan Lebat, Angin Kencang, dan Petir 30-31 Mei 2024

Tren
[POPULER TREN] Ini yang Terjadi jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP | La Nina Muncul Juni, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

[POPULER TREN] Ini yang Terjadi jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP | La Nina Muncul Juni, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Tren
Misteri Mayat Dalam Toren di Tangsel, Warga Mengaku Dengar Keributan

Misteri Mayat Dalam Toren di Tangsel, Warga Mengaku Dengar Keributan

Tren
China Blokir “Influencer” yang Hobi Pamer Harta, Tekan Materialisme di Kalangan Remaja

China Blokir “Influencer” yang Hobi Pamer Harta, Tekan Materialisme di Kalangan Remaja

Tren
Poin-poin Draft Revisi UU Polri yang Disorot, Tambah Masa Jabatan dan Wewenang

Poin-poin Draft Revisi UU Polri yang Disorot, Tambah Masa Jabatan dan Wewenang

Tren
Simulasi Hitungan Gaji Rp 2,5 Juta setelah Dipotong Iuran Wajib Termasuk Tapera

Simulasi Hitungan Gaji Rp 2,5 Juta setelah Dipotong Iuran Wajib Termasuk Tapera

Tren
Nilai Tes Online Tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN 2024 di Atas Standar Belum Tentu Lolos, Apa Pertimbangan Lainnya?

Nilai Tes Online Tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN 2024 di Atas Standar Belum Tentu Lolos, Apa Pertimbangan Lainnya?

Tren
Mulai 1 Juni, Dana Pembatalan Tiket KA Dikembalikan Maksimal 7 Hari

Mulai 1 Juni, Dana Pembatalan Tiket KA Dikembalikan Maksimal 7 Hari

Tren
Resmi, Tarik Tunai BCA Lewat EDC di Retail Akan Dikenakan Biaya Rp 4.000

Resmi, Tarik Tunai BCA Lewat EDC di Retail Akan Dikenakan Biaya Rp 4.000

Tren
Orang Terkaya Asia Kembali Gelar Pesta Prewedding Anaknya, Kini di Atas Kapal Pesiar Mewah

Orang Terkaya Asia Kembali Gelar Pesta Prewedding Anaknya, Kini di Atas Kapal Pesiar Mewah

Tren
Ngaku Khilaf Terima Uang Rp 40 M dari Proyek BTS 4G, Achsanul Qosasi: Baru Kali Ini

Ngaku Khilaf Terima Uang Rp 40 M dari Proyek BTS 4G, Achsanul Qosasi: Baru Kali Ini

Tren
Poin-poin Revisi UU TNI yang Tuai Sorotan

Poin-poin Revisi UU TNI yang Tuai Sorotan

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com