Apa Saja yang Perlu Diketahui soal Kisruh Pulau Rempang?

KOMPAS.com - Seluruh warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang berjumlah lebih kurang 7.500 jiwa rencananya akan dipindahkan.

Pemindahan tersebut terkait dengan rencana pengembangan kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City. 

Namun pemindahan itu mendapat penolakan warga, bahkan sempat terjadi bentrok pada Kamis (7/9/2023) antara warga Pulau Rempang, dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP.

Baca juga: Profil Pulau Rempang Kepulauan Riau yang Seluruh Warganya Akan Digusur

Berikut ini seputar update kondisi di Pulau Rempang:

1. MenkoPerekonomian Airlangga datang ke Rempang

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga datang ke Rempang usai memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-29 di Batam.

Setibanya di Desa Tanjung Banon di bagian selatan, Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kepulauan Riau pada Jumat (29/9/2023) ia menggelar pertemuan dan dialog dengan masyarakat Tanjung Banon.

Dalam keterangannya Airlangga mengaku, salah satu tokoh masyarakat Pulau Rempang, Gerisman mendukung pengembangan di Pulau Rempang.

“Kemarin Pak Gerisman berbicara ke saya, bahwa mereka sangat mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang, namun tolong marwah orang Melayu diperhatikan,” ungkap Airlangga dikutip dari Kompas.com (30/9/2023).

HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN Berkunjung ke Pulau Rempang, Airlangga: Pemerintah Menjamin Apa yang Kemarin Sudah Dijanjikan, Secepatnya Direalisasikan

Ia mengatakan, dalam dialog terbuka pihaknya banyak menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Airlangga juga mengapresiasi kesepakatan yang telah didapatkan dari pertemuan sebelumnya yang dilakukan antara masyarakat Pulau Rempang dengan pemerintah.

Ia menuturkan kunjungan ini juga bertujuan untuk melihat secara langsung terkait kesiapan dan daya dukung perluasan wilayah lokasi yang diusulkan bagi masyarakat terdampak dalam pengembangan Kawasan Rempang Eco City.

“Arahan Bapak Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang pertama tentu untuk kepentingan rakyat dan adil bagi rakyat. Dan kedua agar masyarakat di sini (Rempang) nanti juga memperoleh sertifikat hak milik (SHM), terutama (masyarakat) di daerah sini yang saat ini tinggal di sini juga nanti akan diberikan haknya,” ucap Airlangga.

2. Amdal masih diproses

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyebutkan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk proyek pembangunan Rempang Eco City masih berproses. 

Luhut mengatakan tidak ada persoalan terkait Amdal Rempang Eco City tersebut.

"Ya kan sekarang semua sedang berproses ya. Enggak ada masalah," ujar Luhut dikutip dari Kompas.com (29/9/2023).

Ia mengatakan, tak ada target untuk penyelesaian persoalan di Rempang.

BP BATAM Baru 3 KK yang Bersedia Direlokasi, Indah dan Sarina : Kami Percayakan Harapkan Perubahan Hidup pada Pemerintah Terkait Proyek Industri Rempang Eco City.

Pernyataan ini sedikit bertentangan dengan pernyataan Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia sebelumnya yang menyebut pemerintah telah melakukan kajian menyeluruh mengenai proyek Eco City dan industri di Pulau Rempang.

Saat itu, Bahli membantah kritik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengenai risiko dampak lingkungan akibat proyek di Rempang.

"Sudahlah, pasti (bagian dari kajian). Jangan Walhi merasa lebih tahu daripada pemerintah. Kalian ini sudah seperti negara ini seolah-olah diatur oleh lembaga lain," kata Bahlil sebelumnya.

Ia mengatakan saat itu, ada Amdal mengenai proyek pembangunan di Rempang sembari menegaskan proyek tersebut tidak akan merugikan lingkungan sekitar.

“Mana ada negara yang mau menyengsarakan rakyatnya? Tulis baik-baik, kita hargai pemikiran Walhi, tapi juga negara punya tujuan,” ujar dia.

Baca juga: Kata Media Asing soal Bentrok Masyarakat Vs Aparat di Rempang, Respons Jokowi Disorot