KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) dikabarkan akan melakukan shutdown (penutupan) pada pemerintahannya.
Rencananya, penutupan pemerintahan di AS ini akan dimulai 1 Oktober 2023, dan akan terjadi jika tidak ada titik temu antara anggota Kongres AS terkait Undang-Undang Pendanaan yang akan berakhir September ini.
Shutdown pemerintahan yang akan dilakukan AS ini memicu kekhawatiran karena berpotensi mengganggu berbagai layanan publik, menyebabkan keterlambatan gaji dan menimbulkan kerugian besar pada perekonomian nasional.
Baca juga: Mengenal Secret Service, Pasukan Pengamanan Presiden AS Joe Biden di G20
Baca juga: Keistimewaan The Beast, Mobil Presiden AS Joe Biden yang Dibawa ke G20
Lantas, apa itu penutupan pemerintahan yang akan dilakukan AS?
Dikutip dari AP, shutdown pada pemerintahan AS akan terjadi jika Kongres gagal meloloskan sejumlah Undang-Undang pendanaan yang sebelumnya telah ditandatangani presiden.
Sesuai jadwal, seharusnya anggota parlemen mengesahkan pembaruan 12 rancangan Undang-Undang (RUU) belanja negara untuk mendanai sejumlah lembaga-lembaga pemerintahan.
Saat Undang-Undang pendanaan tersebut tidak disetujui, maka lembaga-lembaga pemerintahan harus menghentikan semua pekerjaan yang tidak penting serta tidak akan membayarkan gaji pekerja.
Baca juga: Cerita Wanita AS yang Empat Anggota Tubuhnya Terpaksa Diamputasi Usai Makan Ikan Setengah Matang
Dalam situasi seperti ini, pegawai yang bergerak dalam sektor keselamatan publik seperti pengawas lalu lintas udara maupun aparat penegak hukum tetap diharuskan bekerja, sementara pegawai federal lain akan dirumahkan.
Menurut Undang-Undang 2019, sesuai aturan, para pekerja ini akan menerima gaji kembali setelah masalah terkait pendanaan terselesaikan.
Shutdown akan berlaku secara efektif pada 1 Oktober 2023 pada pukul 00.01 waktu setempat jika sampai akhir September, Konggres tak juga meloloskan rencana pendanaan.
Jika penutupan benar dilakukan, tak diketahui sampai kapan hal ini akan berlangsung.
Baca juga: Kisah Pria di AS, Punya 96 Anak di Usia 32 Tahun, Kok Bisa?
Terjadinya shutdown pemerintahan diyakini tak lepas dari unsur politik yang ada pada anggota Kongres.
Mayoritas anggota Senat dikuasai oleh Partai Demokrat, sedangkan DPR mayoritas dikuasai oleh Partai Republik.
Para anggota Senat tengah menyusun rencana yang sangat berbeda untuk mencegah penutupan pemerintahan.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.