Respons Jokowi dan Menlu Retno soal Proposal Perdamaian Prabowo yang Disebut Aneh

KOMPAS.com - Proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menuai banyak sorotan.

Pasalnya, proposal itu dinilai tak netral dan lebih menguntungkan Rusia.

Hal ini bertolak belakang dari sikap Pemerintah Indonesia yang selama ini berusaha mengakomodasi kepentingan dua pihak.

Dalam proposal damai Prabowo, ada beberapa poin penting yang diusulkan, yakni gencatan senjata dan referendum.

Baca juga: Proposal Perdamaian Prabowo Ditolak Ukraina, Pengamat: Kok Ada Usulan Begini

Respons Jokowi dan Menlu

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa proposal itu berasal dari Prabowo, bukan pemerintah.

Kendati demikian, ia belum berbicara lebih lanjut dengan Prabowo terkait proposal itu.

"(Proposal) itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P pada Selasa (6/6/2023).

Jokowi memastikan akan mengundang Prabowo untuk meminta penjelasan terkait proposal damai Rusia-Ukraina tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan posisi Indonesia dalam menyikapi perang Rusia-Ukraina tetap sama, yakni menghormati kedaulatan dan intergitas wilayah suatu negara.

"Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, itu selalu kita hormati. Dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting di UN GA mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integrity dan kedaulatan," kata Retno dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (5/6/2023).

"Kedua, call kita, selalu, 'please hentikan perang'. Dan ini disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kiev, Moskow, dan bulan lalu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima. Dan call ini diulangi," sambungnya.

Baca juga: Jokowi Bakal Panggil Prabowo, Minta Penjelasan soal Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia

Kritikan DPR

Proposal Prabowo sebelumnya mendapat kritikan dari anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin.

Ia bahkan menganggap proposal itu aneh, termasuk usulan penarikan pasukan masing-masing dengan zona demiliterisasi sejauh 15 Km dari titik gencatan senjata.

"Kalau ada usulan dari Indonesia mundur di wilayah teritorinya Ukraina, itu rasanya sedikit aneh," ujar TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin mengaku khawatir jika proposal Prabowo akan berpengaruh pada citra Indonesia.