Resmi Disumpah, Berapa Gaji serta Tunjangan Ketua dan Wakil Ketua MK?

KOMPAS.com - Hakim konstitusi Anwar Usman dan Saldi Isra resmi disumpah sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahmakah Konstitusi (MK) masa jabatan 2023-2028 hari ini, Senin (20/3/2023).

Berlangsung di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, Anwar Usman dan Saldi Isra terpilih dalam pemilihan melalui pemungutan suara saat Rapat Pleno Hakim, Rabu (15/3/2023).

Selama lima tahun ke depan, dua hakim konstitusi ini akan mengemban tugas sebagai pimpinan lembaga pengawal dan penafsir konstitusi Republik Indonesia.

Lantas, berapa gaji dan tunjangan yang akan diterima?

Baca juga: Profil Anwar Usman dan Saldi Isra, Ketua dan Wakil Ketua MK Periode 2023-2028

Gaji Ketua dan Wakil Ketua MK

Mengucapkan sumpah hari ini, nantinya Ketua dan Wakil Ketua MK akan mendapatkan hak berupa gaji dan sejumlah fasilitas.

Gaji dan fasilitas Ketua dan Wakil Ketua MK tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Merujuk Pasal 3 PP Nomor 55 Tahun 2014, hakim konstitusi termasuk ketua dan wakilnya berhak mendapatkan:

• Gaji pokok
• Tunjangan jabatan
• Rumah negara
• Fasilitas transportasi
• Jaminan kesehatan
• Jaminan keamanan
• Biaya perjalanan dinas
• Kedudukan protokol
• Penghasilan pensiun
• Tunjangan lainnya.

Sama seperti pimpinan lembaga tinggi negara lain, gaji pokok Ketua dan Wakil Ketua MK merujuk pada PP Nomor 75 Tahun 2000.

PP tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara ini merinci, gaji pokok MK sebesar:

• Ketua MK: Rp 5.040.000 per bulan
• Wakil Ketua MK: Rp 4.620.000 per bulan.

Adapun untuk tunjangan, telah ditetapkan dalam Lampiran PP Nomor 55 Tahun 2014. Khusus Ketua Mahkamah Konstitusi, akan mengantongi tunjangan sebesar Rp 121.609.000 per bulan.