Kepengurusan Partai Politik di Indonesia, seperti Apa?

KOMPAS.com - Dalam menjalankan roda organisasinya, partai politik memiliki sebuah kepengurusan, mulai dari tingkat desa hingga pusat.

Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat, harus berkedudukan di ibu kota negara, dalam hal ini adalah DKI Jakarta.

Baca juga: Apa Itu Partai Politik, Fungsi, dan Sistemnya

Sementara kepengurusan partai politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, tingkat kabupaten atau kota harus berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.

Apabila kepengurusan partai politik dibentuk sampai dengan tingkat kelurahan atau desa, maka kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.

Adapun susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, harus memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen yang diatur dalam AD/ART partai masing-masing, bunyi Pasal 20.

Baca juga: Keanggotaan Partai Politik, Siapa yang Boleh Mendaftar?

Badan atau lembaga pada kepengurusan partai politik

Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan juga harus dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD/ART.

Dalam Pasal 21, disebutkan bahwa kepengurusan partai politik juga dapat membentuk badan atau lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat partai beserta anggotanya.

Untuk pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan, harus dilakukan sesuai dengan AD/ART, seperti bunyi Pasal 23.

Baca juga: Larangan dan Sanksi bagi Partai Politik, Apa Saja?

Susunan pergantian kepengurusan partai politik tingkat pusat ini didaftarkan kementerian paling lama 30 hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.