Risiko Kebohongan Publik dan Daya Tahan Demokrasi

EUROPEAN Commission (EC) pada 3 Desember 2020 merilis rencana kerja memperkuat ketahanan demokrasi di negara-negara Uni Eropa. Ketahanan demokrasi diukur dari level perlindungannya terhadap hak-hak dasar rakyat dan negara-hukum (rule of law). Kini negara anggota Uni Eropa (UE) mencapai 27 negara.

Pada 22 April 2021, European Union (UE) merilis hasil riset dan kajian tentang risiko atau dampak disinformasi terhadap ketahanan demokrasi khususnya perlindungan hak-hak dasar rakyat. “Disinformation undermines human rights and many elements of good quality democracy!” Begitu kesimpulan Colomina et al (2021), tim ahli UE.

Disinformasi berisi informasi salah, tidak tepat, atau menyesatkan, yang khusus dirancang, dirilis, dan disebar-luas dengan sengaja, yang merugikan masyarakat dan kepentingan umum atau untuk meraih keuntungan. Risikonya ialah kehidupan bangsa menjadi tidak cerdas; risiko ini sangat memengaruhi kualitas demokrasi.

Baca juga: Hadapi Pemilu 2024, Kemenkominfo Susun Panduan Hadapi Fake News dan Disinformasi

Kini revolusi teknologi sangat memengaruhi kualitas dan daya-tahan nilai-nilai demokrasi. Mengapa? “Lies spread faster than the truth!” Atau kebohongan tersebar lebih cepat daripada kebenaran. Begitu kesimpulan riset Soroush Vosoughi, Deb Roy, dan Sinan Aral dalam jurnal Science edisi 2018 tentang krisis informasi era digital awal abad 21.

Vosoughi et al (2018: 1146-1151) mengkaji data rumor di Twitter tahun 2006-2017. Sekitar 126 ribu rumor tersebar oleh sekitar tiga juta orang. Berita bohong dapat tersebar dari 1.000 orang ke 100 ribu orang. Sedangkan berita benar berdasarkan fakta dan orisinal, hanya tersebar di antara tidak lebih dari 1000 orang.

Berita bohong tersebar lebih jauh, lebih cepat, lebih dalam, dan lebih luas di masyarakat, jika dibanding dengan berita benar untuk semua kategori informasi. Sehingga dampak berita bohong lebih besar dari pada berita benar misalnya berita berbasis fakta tentang aksi teror, bencana, sains, legenda kota, dan informasi keuangan.

Berita-berita bohong, ungkap Vosoughi et al (2018) selalu memicu reaksi dan respons rasa takut, ‘jijik’, dan kejutan; tetapi berita benar memicu antisipasi, duka, suka-cita, dan saling-percaya.

Wardle dan Derakhshan (2017) merilis riset dan kajian tiga jenis kekacauan informasi terhadap demokrasi yakni misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Misinformasi atau informasi salah, misalnya info sekelompok orang di Inggris merayakan serangan teror di Champs Elysees (Perancis) 20 April 2017. Info ini tidak merugikan masyarakat, namun info-salah ini tersebar melalui jejaring sosial, tanpa lebih dahulu cek-ulang atau cek-silang.

Contoh info-sesat (disinformasi), misalnya, selama Pemilihan Presiden Prancis tahun 2017, tersebar info-sesat melalui duplikat surat kabar Le Soir asal Belgia, bahwa capres Emmanuel Macron didanai oleh cukong-cukong asal Arab Saudi. Info-sesat ini tentu merugikan masyarakat secara sengaja. 

Malinformasi ialah informasi asli-benar disebar untuk merugikan pihak lain. Contohnya email-pribadi politisi sengaja di-hack atau dibocorkan, misalnya kebocoran email pribadi calon pada Pemilu Presiden Perancis tahun 2017.

Tiga jenis kekacauan informasi tersebut di atas, menurut Picciotto (2019), terjadi di era global kini yang cenderung menyangkal data-fakta dan toleran terhadap kebohongan dan desepsi para politisi. Akibatnya, papar Islam Muhammad (2020:3), warga masyarakat akhirnya memilih politisi bohong.

Kebohongan, desepsi, dan konspirasi tersebar lebih cepat dari fakta melalui media sosial dengan tujuan secara sadar berbohong dan menyesatkan (Mahon, 2015; Ramsay, 2000). Akibatnya, ketika info-sesat dicek-ulang atau dicek-silang, kerugian publik telah terjadi. Begitu hasil kajian banyak ahli desepsi dan kebohongan publik Howard et al  (2017), McCoy (2016), Persily (2017), dan Peters (2017).

Kebohongan publik melalui disinformasi akhirnya menyandera dan menggerus nilai demokrasi. Olaniran et al (2020:88) menyebut media sosial menyandera pemilu di AS, misalnya, Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke 45 melalui Electoral College tahun 2017. Padahal, faktanya, kalah tiga juta pemilih.

Baca juga: Audit Hak Sipil Google 2023 Singgung Misinformasi dan Ujaran Kebencian

Disinformasi dapat menggerus nilai-nilai kedaulatan rakyat atau kerakyatan. Alinea ke-4 UUD 1945 menyebut poin ke-4 dari lima dasar kita yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.