Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dadan Rizwan Fauzi
Humas UPI Bandung

Ketua Forum Intelektual Muda Nahdliyyin

Menyoal Desakan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Kompas.com - 06/02/2023, 14:27 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ADA tiga motif dasar tindakan politik, yakni mempertahankan kekuasaan, menambah kekuasaan, dan memperlihatkan kekuasaan. Begitu kata Hans Morgenthau dalam bukunya yang berjudul Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.

Pandangan tersebut seakan menjadi jawaban atas kegaduhan politik yang terjadi ahir-ahir ini, yaitu terkait desakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Pada 17 Januari 2023, ribuan kepala desa berkumpul di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta. Orang-orang berseragam coklat itu berunjuk rasa menuntut DPR memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun.

Mereka berdalih, masa jabatan enam tahun yang diemban selama ini, tidak cukup untuk membangun desa yang lebih baik.

Sebagai pemimpin daerah otonom yang dipilih langsung oleh masyarakat, kepala desa memiliki tugas yang cukup besar. Mereka harus mampu menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan desa (Pasal 26 ayat 1, UU Desa). Pemerintah desa juga harus mampu mengelola dana desa yang besarannya mencapai Rp 1 miliar per tahun.

Baca juga: Kepala Desa Kini

Akan tetapi, kondisi tersebut tidak secara otomatis menjadi alasan perpanjangan masa jabatan. Sebab perubahan batasan masa kekuasaan bukan hanya disandarkan pada argumentasi politik dan ekonomi, tetapi ada legitimasi hukum yang harus ditaati. Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa selayaknya diposisikan dalam perspektif hukum ketatanegaraan.

Bernuansa Politik

Banyak pihak menganggap wacana penambahan jabatan kepala desa menjelang Pemilu serentak 2024 syarat muatan politik. Dengan masa jabatan yang diperpanjang, ribuan kepala desa ini nanti harus berterima kasih kepada partai politik dalam bentuk memberi dukungan politik elektoral. Bahkan lebih jauh lagi, dukungan tersebut bisa saja dikonversi menjadi izin proyek strategis di wilayah pedesaan.

Dalam aturan hukum yang berlaku, jabatan kepala desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan: Kepala desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kemudian ayat (2) menyebutkan: Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Merujuk aturan tersebut, sebenarnya masa jabatan kepala desa lebih lama dibanding presiden dan kepala daerah. Masa jabatan presiden dan kepala daerah hanya boleh dijabat selama dua periode dengan rentang waktu satu periodenya lima tahun.

Artinya, presiden dan kepala daerah hanya bisa menjabat 10 tahun, sementara kepala desa bisa menjabat hingga 18 tahun (3 periode). Padahal secara wilayah kerja, presiden dan kepala daerah lebih luas dan kompleks.

Secara subtansi, lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan menjadi tonggak perubahan pradigma desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai obyek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subyek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri pembangunan yang dilakukan di wilayahnya.

Tujuan dari semua itu, tidak lain adalah untuk memudahkan desa mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Meski demikian, pembatasan masa jabatan perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang tidak terbatas (unlimited power).

Baca juga: PKB Tampik Ikut Campur Soal Usulan Masa Jabatan Kepala Desa

Sebagaimana premis Leonard R Sorenson (1989) bahwa ancaman paling mendasar bagi rakyat adalah pemerintah dengan kekuasaan yang terlalu kuat. Sebaliknya, perlindungan rakyat yang paling mendasar adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya (limited government).

Selain argumen di atas, jabatan yang terlalu lama juga akan membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2004 hingga 2022, sudah ada 1.310 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Sebanyak 686 tersangka di antaranya ialah perangkat desa.

Akibatnya, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan hingga menjadi hasil paling buruk sejak reformasi (Transparency International).

Berdasarkan realitas tersebut, merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 untuk melegitimasi penambahan jabatan kepala desa bisa mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Perubahan konstitusi tidak boleh dilakukan hanya untuk ego kekuasaan. Apalagi dilakukan menjelang Pemilu serentak 2024, bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya teransaksi politik elektoral.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Sama-sama Baik untuk Pencernaan, Apa Beda Prebiotik dan Probiotik?

Sama-sama Baik untuk Pencernaan, Apa Beda Prebiotik dan Probiotik?

Tren
Dilirik Korsel, Bagaimana Nasib Timnas Indonesia jika Ditinggal STY?

Dilirik Korsel, Bagaimana Nasib Timnas Indonesia jika Ditinggal STY?

Tren
Ramai soal Siswi SMAN 8 Medan Tak Naik Kelas, Ini Penjelasan Polisi, Kepsek, dan Disdik

Ramai soal Siswi SMAN 8 Medan Tak Naik Kelas, Ini Penjelasan Polisi, Kepsek, dan Disdik

Tren
Perang Balon Berlanjut, Kini Korut Kirimkan Hello Kitty dan Cacing ke Korsel

Perang Balon Berlanjut, Kini Korut Kirimkan Hello Kitty dan Cacing ke Korsel

Tren
Perjalanan Kasus Karen Agustiawan, Eks Dirut Pertamina yang Rugikan Negara Rp 1,8 T

Perjalanan Kasus Karen Agustiawan, Eks Dirut Pertamina yang Rugikan Negara Rp 1,8 T

Tren
Ini Kronologi dan Motif Anak Bunuh Ayah Kandung di Jakarta Timur

Ini Kronologi dan Motif Anak Bunuh Ayah Kandung di Jakarta Timur

Tren
Pasangan Haji Meninggal Dunia, Jalan Kaki Berjam-jam di Cuaca Panas dan Sempat Hilang

Pasangan Haji Meninggal Dunia, Jalan Kaki Berjam-jam di Cuaca Panas dan Sempat Hilang

Tren
Kata Media Asing soal PDN Diserang 'Ransomware', Soroti Lemahnya Perlindungan Siber Pemerintah Indonesia

Kata Media Asing soal PDN Diserang "Ransomware", Soroti Lemahnya Perlindungan Siber Pemerintah Indonesia

Tren
Populasi Thailand Turun Imbas Resesi Seks, Warga Pilih Adopsi Kucing

Populasi Thailand Turun Imbas Resesi Seks, Warga Pilih Adopsi Kucing

Tren
Kisah Nenek Berusia 105 Tahun Raih Gelar Master dari Stanford, Kuliah sejak Perang Dunia II

Kisah Nenek Berusia 105 Tahun Raih Gelar Master dari Stanford, Kuliah sejak Perang Dunia II

Tren
Kronologi dan Kejanggalan Kematian Afif Maulana Menurut LBH Padang

Kronologi dan Kejanggalan Kematian Afif Maulana Menurut LBH Padang

Tren
7 Fakta Konser di Tangerang Membara, Vendor Rugi Rp 600 Juta, Ketua Panitia Diburu Polisi

7 Fakta Konser di Tangerang Membara, Vendor Rugi Rp 600 Juta, Ketua Panitia Diburu Polisi

Tren
Banjir Dukungan untuk Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Terbaru Nasdem

Banjir Dukungan untuk Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Terbaru Nasdem

Tren
6 Fakta Gangguan Pusat Data Nasional, Pelaku Minta Tebusan 8 Juta Dollar AS

6 Fakta Gangguan Pusat Data Nasional, Pelaku Minta Tebusan 8 Juta Dollar AS

Tren
Cara Daftar BCA ID untuk Aktivasi Layanan myBCA, Transaksi Perbankan Jadi Lebih Mudah

Cara Daftar BCA ID untuk Aktivasi Layanan myBCA, Transaksi Perbankan Jadi Lebih Mudah

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com