Pajak Bumi dan Bangunan Solo Naik hingga Ratusan Persen, Apa Alasannya?

KOMPAS.com - Belakangan masyarakat Solo mengeluhkan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang naik hingga ratusan persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya .

Keluhan ini di antaranya disampaikan dalam kolom komentar sejumlah unggahan postingan influencer Instagram Solo, salah satunya di unggahan postingan akun @SoloInfo.

"Iya masa rumah warisan punya mbah ku di serengan juga pbb dr 900.000 dr 4.300.000. Tanya ke bapenda langsung kenapa njop dan stimulasinya naik? Jawabnya udah dr system. Trs aku tanya, "kenapa ga disosialisasi dulu?" Petugasnya ga bisa jawab," ujar akun dengan nama @prismacomsolo.

"Wahahaha baru aja kemarin tak bahas sama temen Masa rumah pinggir jalan sama rumah di dalam NJOPnya besar yang di dalam gang. Tolong ya bapak ibu yang berwenang jika mau menetapkan kenaikan itu rakyatmu diinfo, tidak tiba2 naik tinggi nggak karuan," ujar akun @aeoctaviana.

"Gmana kawan2 pegawai... Kenaikan UMK naik 400 persen juga kah?" tanya akun @sakha_m.

"Walah, lha rumah orang tuaku kosong ini, pada sudah punya rumah sendiri anak-anaknya. Dijual belum laku, kalau PBB mahal ya gulung2 @gibran_rakabuming," kata akun @ingelia fransisca.

Sejumlah aduan juga disampaikan melalui Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo pada Jumat (3/2/2023).

"Tahun kemarin Rp 869.000-an sekarang menjadi Rp 3,6 jutaan. Naik kurang lebih 420 persen. Kami sangat terbebani sekali dengan kenaikan ini, apalagi gaji belum pulih dampak Covid ini. Kenaikan gaji pun tidak signifikan berbeda dengan kenaikan PBB ini, yang sangat sangat-sangat tinggi, setinggi-tingginya, sekali," tulis Stephanus Dwi Cahyo.

Baca juga: Kenaikan PBB Kejutkan Warga Solo dan Kebingungan Gibran yang Harus Kejar Target

Alasan kenaikan PBB

Terkait dengan tingginya kenaikan PBB di Kota Solo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya.

Menurutnya kenaikan ini dilakukan untuk mengejar target PAD Solo.

PAD sebagaimana dikutip dari laman Kemenkeu, adalah pendapatan asli daerah di mana pendapatan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundangan.

"Kene mumet, target duwur (aku pusing, targetnya tinggi)," kata Gibran dikutip dari Kompas.com, 3 Februari 2023.

PAD Solo 2022 dipatok sebesar angka Rp 740 miliar. Target tersebut dinaikkan Rp 80 miliar menjadi Rp 820 miliar tahun 2023.

Baca juga: Relawan Gibran Kita Mulai Bergerak di Jakarta dan Jateng, Bagi-bagi Paket Beras, Gibran Tetap Tunggu Rekomendasi Ketum PDIP

Gibran beralasan kenaikan dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Solo.

Meski begitu Gibran mengatakan dirinya membuka kemungkinan adanya diskon dalam pembayarannya.

"Solo ini kota lho. Nilai tanah pasti naik. Naiknya (NJOP) tinggi, stimulasi juga tinggi. Nanti kalau pengurangan atau diskon, bisa," jelasnya.

Tanggapan Ketua Fraksi PDIP

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Jumat (3/2/2023), Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo, Yohanes Fidelis Sukasno ikut mempertanyakan kenaikan PBB Kota Solo.

"Atas nama Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan kepada Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), apakah (kenaikan PBB) sudah melalui kajian," ujar Sukasno.

Dirinya juga menyinggung soal sosialisasi yang menurutnya penting dilakukan.

"Harusnya (ada sosialisasi) karena SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB itu turunnya di kelurahan, RW RT harusnya ada sosialisasi biar enggak kaget. Di Kota Surakarta pembayar PBB menengah ke bawah," katanya.

Untuk diketahui, lonjakan PBB Kota Solo dipengaruhi oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai variabel perhitungan.

Ia mempertanyakan koordinasi NJPO yang jadi kewenangan Pemkot Solo dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"NJOP apakah juga dalam penetapan koordinasi mendapat masukan dari BPN. Nanti akan didapatkan hasil yang baik," tutur Sukasno.

Baca juga: Anies Baswedan Telepon Gibran Setelah Bertemu Pegiat Budaya Solo Raya, Ajak Bertemu di Jakarta