Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2022, 17:30 WIB

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupat Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka kasus li dugaan suap lelang jabatan.

Latif disebut menerima uang suap sebesar Rp 5,3 miliar yang bersumber dari lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

"Jumlah uang yang diduga telah diterima Tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya sejumlah sekitar Rp 5,3 miliar," ucap, Ketua KPK Filri Bahuri dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kamis (8/12/2022) dini hari.

Lelang jabatan ini dimulai ketika Latif terpilih sebagai Bupati Bangkalan periode 2018-2023.

Penetapan tersangka ini menambah daftar panjang kepala daerah di Pulau Madura yang terjerat kasus korupsi.

Baca juga: Hukuman Mati Koruptor yang Selalu Jadi Wacana

Berikut deretan kepala daerah di Pulau Madura yang terjerat korupsi, dirangkum dari pemberitaan Kompas.com:

1. Fuad Amin

Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2015). Fuad dijerat dengan tiga dakwaan. Yang pertama, terkait penerimaan uang dari PT Media Karya Sentosa. Penerimaan itu dikategorikan saat Fuad masih menjabat sebagai Bupati Bangkalan dan setelah menjadi Ketua DPRD Bangkalan. Selain itu, Fuad juga dijerat dengan pasal pencucian uang. ?Dia dijerat dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Sedangkan, pada dakwaan ketiga, KPK memperdalam pencucian uang Fuad sebelum tahun 2010. Pasal yang digunakan adalah Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002.TRIBUNNEWS/HERUDIN Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2015). Fuad dijerat dengan tiga dakwaan. Yang pertama, terkait penerimaan uang dari PT Media Karya Sentosa. Penerimaan itu dikategorikan saat Fuad masih menjabat sebagai Bupati Bangkalan dan setelah menjadi Ketua DPRD Bangkalan. Selain itu, Fuad juga dijerat dengan pasal pencucian uang. ?Dia dijerat dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Sedangkan, pada dakwaan ketiga, KPK memperdalam pencucian uang Fuad sebelum tahun 2010. Pasal yang digunakan adalah Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002.

Mantan Bupati Bangkalan sekaligus kakak dari Latif, Fuad Amin pada 2015 lalu divonis 8 tahun penjara dalam kasus suap izin tambang.

Fuad terbukti menerima suap sebesar Rp 15,65 miliar dari PT Media Karya Sentosa dan melakukan pencucian uang sebesar Rp 197,2 miliar.

Sempat mengajukan banding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolaknya dan memperberat hukumannya menjadi 13 tahun penjara.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+